Ditulis oleh Richard Nata

Sangat aneh adalah tempat anda mencari berita aneh, kejadian anehberita aneh hari ini, berita yang sangat aneh, aneh tapi nyataberita unik, berita keren, lifestyle unik, fakta aneh, dan lain sebagainya.

Sangat aneh juga merupakan tempat anda mencari berita aneh, berita unik dan aneh tapi nyata dari selebriti, film aneh, video aneh, musik aneh, iklan aneh, foto aneh, gambar aneh, meme aneh, penampakan aneh, hewan aneh, penyakit aneh, makanan aneh, dan lain sebagainya.

Sangat aneh anti dalam membuat dan menyebarkan berita hoax. Oleh karena itu sangat aneh akan melawan pembuat dan penyebar berita hoax. He…7x

Sangataneh.com terdiri atas aneh tapi nyataberita aneh hari iniberita hoaxberita kontroversiberita unikberita viralgame onlinekejadian anehlucumisterirahasia Tuhansangat anehsentuhan hatiseram, dan wow keren.

Sangataneh.com – Presiden Indonesia yang berkali-kali ingin dibunuh adalah Soekarno. Sedangkan Presiden Indonesia yang berkali-kali ingin dikudeta adalah Joko Widodo alias Jokowi.

Tahun 2012, Jokowi dan Ahok menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Jakarta. Mereka berdua layak disebut dwi tunggal karena gebrakan, kinerja dan hasil kerja dari kedua manusia ini, menjadi perhatian rakyat Indonesia, bahkan mengejutkan dunia internasional. He…7x

Kenapa begitu? Karena mereka berdua anti korupsi, ga bisa diajak kongkalikong untuk KKN, apalagi membobol anggaran pembangunan daerah. Mereka juga berani melawan preman-preman berkedok ormas, bahkan preman berkedok agama. Semua bantuan pemda buat menjinakkan preman yang dilakukan oleh banyak Gubernur sebelumnya, distop oleh Jokowi-Ahok. Wow keren. Ha…7x

Tahun 2014, atas desakan rakyat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan di Indonesia dan persetujuan dari Megawati, selaku ketua umum PDIP, Jokowi maju pilpres berpasangan dengan Jusuf Kalla melawan Prabowo-Hatta Rajasa.

Aneh tapi nyata, Prabowo-Hatta Rajasa yang didukung oleh 7 partai kalah melawan Jokowi-JK yang didukung oleh 5 partai. Hal ini tidak usah diherankan karena rakyat Indonesia ada di belakang Jokowi.

Partai pendukung Jokowi: PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI.

Partai pendukung Prabowo: Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan PBB.

Partai Demokrat bermain di dua kaki alias ga dukung Jokowi atau Prabowo alias netral berdasarkan rapat pimpinan nasional pada 18 Mei 2014, tapi para kadernya dibebaskan untuk memilih. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama karena pada 30 Juni 2014, Demokrat mendukung Prabowo.

Dewan Pakar PKPI Ini Ungkap Percobaan Kudeta yang Gagal di Balik Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, Ini Penjelasannya

Dewan Pakar PKPI Ini Ungkap Percobaan Kudeta yang Gagal di Balik Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, Ini Penjelasannya

Sebagaimana telah diketahui bersama, jagad perpolitikan Indonesia digegerkan dengan beredarnya hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos, lewat WhatsApp (WA) dan juga media sosial, dimana tersebar rekaman seorang laki-laki yang berbunyi, “Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari Cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya.

Kabar dan rekaman tersebut juga diterima oleh para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik melalui media sosial maupun WhatsApp (WA), dan tengah malam, jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendatangi Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk mengecek serta memastikan kebenaran isu masuknya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos dan disebut-sebut dari China tersebut

Lewat pengecekan langsung oleh jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut, isu masuknya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut dipastikan hanyalah berita bohong (hoax). Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menegaskan bahwa surat suara Pilpres 2019 belum dicetak sama sekali

Setiap pekerjaan KPU, KPU harus mampu mempertanggungjawabkan. Kali ini kami menganggap isu yang sekarang luar biasa berlebihan, maka kami merasa tidak cukup menjawab data dan fakta, tapi kami perlu melaporkan agar tidak ada kejadian ini berlanjut di masa datang,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPUArief Budiman, sebagaimana dilansir news.detik.com (03/01/2019)

Dewan Pakar PKPI Ini Ungkap Percobaan Kudeta yang Gagal di Balik Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, Ini Penjelasannya

Sumber: https://news.detik.com

Pasca dinyatakannya isu masuknya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut sebagai berita bohong (hoax), Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan kasus hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut ke Bareskrim Polri dan juga meminta Cyber Crime Mabes Polri untuk menelusuri penyebar hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut

Dari hasil penelusuran awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa penyebar hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut merupakan akun anonim yang tidak jelas identitasnya dan tiba-tiba hilang setelah menyebarkan hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut

Sementara itu, Kabid Humas Polra Metro Jaya Komsaris Besar Argo Yuwono mengungkapkan bahwa pihak kepolisian memastikan isu 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di kawasan Tanjung Priok tersebut adalah berita bohong (hoax) dan juga menyatakan bahwa tidak ada 7 kontainer surat suara yang dicoblos tersebut di Tanjung Priok, Jakarta Utara

Argo Yuwono juga menuturkan bahwa Polda Metro Jaya telah memastikan isu 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di kawasan Tanjung Priok tersebut ke Polres serta Panwaslu setempat dan juga telah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa tidak ada surat suara yang dicoblos

Tidak ada kontainer tersebut. Jadi berita itu tidak benar dan adalah hoaks. Jadi kami sudah komunikasi dengan KPU, bahwa surat suara pun belum dicetak. kemudian Kapolres juga dengan panwas sudah mengecek ke sana,” ungkap Argo Yuwono,sebagaimana dilansir cnnindonesia.com (03/01/2019)

Dewan Pakar PKPI Ini Ungkap Percobaan Kudeta yang Gagal di Balik Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, Ini Penjelasannya

Sumber: https://www.cnnindonesia.com

Pihak kepolisian sendiri saat ini telah menetapkan dua orang berinisial LS serta HY sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut dan juga sedang memburu dalang alias pembuat hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut

Kedua orang tersebut dijadikan tersangka, karena diduga menjadi orang-orang yang memviralkan hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut, namun tidak ditahan karena ancaman hukuman bagi kedua tersangka tersebut di bawah 5 tahun

Jadi itu kan ada dua, LS dan HY, dalam proses pemeriksaan tadi malam sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan sudah dipulangkan sudah tersangka, tapi tidak ditahan. Karena memang salah satu pasal itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun,” ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Kombes Pol Syahar Diantono, sebagaimana dilansir medan.tribunnews.com(05/01/2019)

Dewan Pakar PKPI Ini Ungkap Percobaan Kudeta yang Gagal di Balik Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, Ini Penjelasannya

Sumber: http://www.tribunnews.com

Sebagai catatan, LS dan HY dikenakan ancaman hukuman maksimal 2 tahun, berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Barang yang berbunyi,

Siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Pol Dedi Prasetyo menuturkan bahwa LS dan HY ditersangkakan, karena menerima konten dan kemudian ikut menyebarkan, tanpa dicek terlebih dahulu

HY perannya menerima konten kemudian ikut menyebarkan, sementara LS juga menerima lalu tanpa dicek langsung memviralkan,” ungkap Brigadir Jenderal Pol Dedi Prasetyo, sebagaimana dilansir nasional.tempo.co (05/01/2019)

Dewan Pakar PKPI Ini Ungkap Percobaan Kudeta yang Gagal di Balik Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, Ini Penjelasannya

Sumber: https://nasional.tempo.co

 

Menanggapi beredarnya hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut, pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 pukul 08:32 WIB Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPITeddy Gusnaidi menulis kultwit menohok sangat, dimana dalam kultwit menohok sangat tersebut disebutkan bahwa terungkapnya hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut merupakan percobaan kudeta yang gagal terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Teddy Gusnaidi mengawali kultwit beliau dengan menyatakan bahwa jika pada tanggal 02 Januari 2019 malam Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak segera mendatangi Kantor Bea Cukai Tanjung Priuk untuk memastikan kebenaran isu masuknya 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos tersebut, Pemilu 2019 sudah dapat dipastikan gagal

Lebih lanjut, Teddy Gusnaidi juga menegaskan bahwa jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) datang ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priuk pada tanggal 03 Januari 2019, sudah dapat dipastikan akan terjadi demo besar-besaran menuntut Pemilu yang jurdil (jujur dan adil) dan meminta agar komisioner Komisi Pemilihan Umum(KPU) diganti serta demo berjilid-jilid dengan tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak menggunakan kekuasaan untuk menang

Teddy Gusnaidi bahkan menyebutkan bahwa hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut merupakan pintu masuk untuk melegalkan kekacauan besar (chaos) pra dan pasca Pemilu 2019 dan sekaligus pintu masuk untuk menggagalkan Pemilu 2019, dimana jika saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak segera tanggap dan segera datang ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priuk untuk memastikan kebenaran isu masuknya 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos tersebut, hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut akan menjadi jualan utama secara besar-besaran oleh para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) setiap hari dengan framing bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ketahuan melakukan kecurangan dalam Pemilu 2019

Para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) akan membuat framing “Presiden RI Joko Widodo(Jokowiketahuan melakukan kecurangan dalam Pemilu 2019” tersebut setiap hari dan juga menciptakan keributan di setiap daerah

Teddy Gusnaidi menuturkan bahwa jika pada tanggal 02 Januari 2019 malam Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak segera mendatangi Kantor Bea Cukai Tanjung Priuk untuk memastikan kebenaran isu masuknya 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos tersebut, masyarakat dibuat beradu fisik dengan framingbahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kecurangan dan ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memenangkan Pilpres 2019, para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) akan menciptakan kerusuhan besar-besaran yang sangat berbahaya dan sangat brutal, sehingga Pemilu 2019 sudah dipastikan gagal

Teddy Gusnaidi menambahkan bahwa jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangi Kantor Bea Cukai Tanjung Priok pada tanggal 03 Januari 2019, para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) akan menggulirkan isu bahwa:

1) 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos tersebut telah diamankan terlebih dahulu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpura-pura datang untuk memeriksa

2) Kecurangan dalam Pemilu 2019 sudah sangat masif dan terstruktur

3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kongkalikong dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

4) Pemilu 2018 pemilu dagelan

5) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggunakan kekuasaan untuk memenangkan Pemilu 2019

Keempat isu tersebut di atas akan dijadikan bahan bagi para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi(BoSan) untuk melakukan demo berjilid-jilid dan juga membuat rakyat beradu fisik lewat keributan yang diciptakan oleh para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) hingga selesai Pemilu 2019

Keempat isu yang disebarkan setiap hari hingga selesai Pemilu 2019 juga akan dijadikan alasan bagi para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) untuk menggelar huru-hara dan bentrokan, dimana bila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memenangkan Pilpres 2019, para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) akan menolak hasil Pemilu 2019, lalu menggelar kerusuhan besar-besaran

Jika para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) berhasil menciptakan kerusuhan besar-besaran dan menggagalkan Pemilu 2019, mereka akan menjalankan strategi kedua, yaitu melakukan kudeta terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dimana para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) akan memanfaatkan kerusuhan besar-besaran yang mereka ciptakan tersebut untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi-JK dan mengambil kekuasaan secara paksa

Teddy Gusnaidi juga menjelaskan bahwa bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu tidak segera tanggap dan segera mendatangi Kantor Bea Cukai Tanjung Priuk untuk memastikan kebenaran isu masuknya 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos tersebut, para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi(BoSan) akan terus-menerus membuat bentrokan di berbagai daerah hingga hari H Pemilu dan hal tersebut akan membuat negara rapuh, karena terus-menerus mengurusi demo dan bentrokan di berbagai daerah, lalu mereka akan melakukan kudeta berdarah

Para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) sangat menyadari betul bahwa mereka harus terlebih dahulu melemahkan negara lewat keempat isu tersebut di atas dan hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut adalah pintu masuk bagi keempat isu tersebut di atas

Sayangnya, para pendukung maupun timses Prabowo-Sandi (BoSan) tidak mengira bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada tanggal yang sama dan jam yang tidak terlalu jauh dari isu yang mereka sebarkan tersebut, langsung mendatangi Kantor Bea Cukai Tanjung Priuk untuk memastikan kebenaran isu masuknya 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos tersebut

Teddy Gusnaidi selanjutnya meminta pihak kepolisian untuk tidak membiarkan pembuat maupun penyebar hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut bebas, karena menurut beliau, hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut merupakan strategi biadab dan keempat isu tersebut di atas bukanlah isu murahan, melainkan dibuat secara profesional

Selain itu, Teddy Gusnaidi juga menegaskan bahwa terungkapnya hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut sama hal nya seperti teroris yang merencanakan untuk melakukan pengeboman, namun ketahuan dan kasus tersebut harus ditindak, karena mereka melakukan tindak pidana berat, yaitu dengan merencanakan perbuatan jahat serta biadab yang dapat mengguncang keamanan negara secara nasional

Kelihatannya apa yang dipaparkan oleh Teddy Gusnaidi dengan kecurigaan Indonesia Police Watch (IPW) ada kaitannya, dimana dalam artikel “IPW Curiga Prabowo Subianto Tengah Siapkan Kerusuhan Pasca Pemilu 2019, Ini Penjelasannya“, Presidium Indonesia Police Watch (IPWNeta S Pane mengungkapkan bahwa pihaknya menanggapi secara serius pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai Indonesia yang akan punah jika beliau kalah di Pemilu 2019, dimana pernyataan mantan Danjen Kopassustersebut patut dicurigai sebagai salah satu bentuk provokasi agar masyarakat melakukan kerusuhan dalam Pemilu 2019

Patut dicurigai bahwa jangan-jangan Prabowo ini sudah mempersiapkan kalau dia (Prabowo) kalah di Pilpres 2019 akan terjadi kekacauan, yang ujung-unjungnya terjadi perang saudara,” ujar Neta S Panedalam acara diskusi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk “Indonesia Pasca Pemilu, Prabowo Kalah, Indonesia Punah“, sebagaimana dilansir beritasatu.com (21/12/2018)

Teddy Gusnaidi mengakhiri kultwit beliau dengan mengingatkan masyarakat luas, lewat hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut, untuk mulai mewaspadai gerakan selanjutnya dari para oknum biadab yang ingin berkuasa dengan cara yang biadab dan juga berharap, semoga pihak kepolisian dapat membongkar kasus hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut hingga ke dalang-dalangnya (pembuat maupun penyebar hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut

Untuk info selengkapnya, silahkan baca kultwit yang ditulis oleh akun Twitter @TeddyGusnaidi di bawah ini dan jangan lupa sebarkan artikel ini ke media sosial sebanyak-banyaknya, agar lebih banyak lagi orang-orang yang mengetahui strategi biadab yang dirancang oleh para pendukung dan timses Prabowo-Sandi (BoSan) untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Jokowi-JK lewat beredarnya hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut

Dewan Pakar PKPI Ini Ungkap Percobaan Kudeta yang Gagal di Balik Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, Ini Penjelasannya

Foto by One Indonesia Satu

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

1. Jika malam itu pada tanggal 2 Januari 2019, KPU tidak segera datang ke kantor bea cukai Tanjung Priuk, untuk memastikan kebenaran informasi bahwa ada 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos, Pemilu 2019 sudah dapat dipastikan gagal!

41 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

2. Jika saja KPU datang memeriksa pada tanggal 3 Januari 2019, sudah dapat dipastikan hari ini terjadi demo besar-besaran menuntut Pemilu yang jurdil, meminta komisioner KPU diganti dan akan ada demo berjilid-jilid menuntut agar Jokowi tidak menggunakan kekuasaan untuk menang.

16 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

3. Ini adalah pintu masuk untuk LEGALKAN CHAOS pra dan pasca Pemilu. Ini adalah pintu masuk utk menggagalkan pemilu. Jika saat itu KPU tdk segera tanggap, maka isu ini akan menjadi jualan utama secara besar-besaran setiap hari. Diframing bhw Jokowi KETAHUAN melakukan kecurangan.

17 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

4. Ini akan digulirkan setiap hari dan setiap hari mereka ciptakan keributan di setiap daerah. Ini rencana yang mereka susun. Sayangnya, mereka tidak mengira, KPU pada tanggal yang sama dan jam yang tidak terlalu jauh dari isu yang mereka sebarkan, langsung memeriksa TKP.

16 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

5. Framing bahwa Jokowi melakukan kecurangan, masyarakat dibuat beradu fisik, lalu ketika Jokowi menang, terjadi kerusuhan besar-besaran. Ini sangat berbahaya dan sangat brutal. Kalau KPU tdk tanggap kemarin, maka kerusuhan sudah pasti terjadi dan Pemilu sudah dipastikan gagal.

29 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

6. Jika KPU datang tanggal 3 Januari 2019 ke kantor bea cukai, maka isu yang berkembang adalah, 7 kontainer itu sudah diamankan terlebih dahulu, KPU berpura-pura datang untuk memeriksa. Mereka akan sebarkan bahwa kecurangan sudah sangat masif dan terstruktur.

16 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

7. Dengan alasan tersebut, mereka punya bahan untuk terus menerus melakukan demo, keributan dan terus menyebarkan isu bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan untuk memenangkan Pemilu. 7 Kontainer sudah diamankan, KPU dan Jokowi sudah kongkalingkong, Pemilu ini Pemilu dagelan.

16 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

8. Jadi setiap hari isu itu disebarkan, rakyat sengaja dibuat berbenturan, sehingga selesai Pemilu dan Jokowi menang, maka ada alasan para oknum untuk membuat kerusuhan besar-besaran, menolak hasil pemilu. Huru-hara dan bentrokan terjadi dimana-mana. Ini sudah mereka rancang.

22 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

8. Jadi setiap hari isu itu disebarkan, rakyat sengaja dibuat berbenturan, sehingga selesai Pemilu dan Jokowi menang, maka ada alasan para oknum untuk membuat kerusuhan besar-besaran, menolak hasil pemilu. Huru-hara dan bentrokan terjadi dimana-mana. Ini sudah mereka rancang.

22 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

9. Ini strategi biadab, jadi tidak boleh polisi biarkan para pelaku bebas. Kalau KPU telat beberapa jam saja, maka sudah dapat dipastikan Pemilu gagal dan terjadi kerusuhan dimana-mana. Ini sudah terencana dan bukan isu murahan. Ini dibuat secara professional..

24 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

10. Terima kasih kepada KPU yang sigap, hanya beberapa jam setelah isu disebar langsung menuju lokasi. Kalau tidak, saya bisa pastikan negeri ini terjadi kerusuhan besar-besaran dan pemilu digagalkan. Itu sudah pasti, bukan lagi kemungkinan..

17 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

11. Ini sama seperti teroris yang merencanakan melakukan pengeboman tapi ketahuan. Jadi wajib ditindak, karena merencanakan perbuatan jahat dan biadab yang bisa mengguncang keamanan negara secara nasional. Ini tindak pidana berat dan wajib ditindak tegas!

See Teddy Gusnaidi’s other Tweets

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

12. Jika berhasil terjadi kerusuhan dan pemilu gagal, maka strategi kedua mereka adalah, melakukan kudeta, mereka akan memanfaatkan kerusuhan yang mereka ciptakan untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi. Mereka akan ambil kekuasaan secara paksa..

19 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

13. Makanya jika kemarin KPU telat bereaksi, maka dari sekarang mereka akan terus membuat bentrokan diberbagai daerah sampai nanti hari H Pemilu. Negara akan rapuh karena terus mengurusi demo dan bentrokan diberbagai daerah, lalu endingnya mereka lakukan kudeta berdarah..

18 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

14. Endingnya adalah Jokowi tidak boleh menang, kudeta adalah satu-satunya cara mengalahkan Jokowi. Kudeta tidak bisa terlaksana jika negara dalam keadaan kuat. Maka harus dilemahkan terlebih dahulu melalui isu kecurangan Pemilu. Ini sangat biadab dan mengerikan..

24 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

15. Yang melakukan ini bisa saja pihak ketiga, yang pasti hanya ini satu-satunya cara untuk mengalahkan Jokowi. Maka harus kita waspadai, karena semua isu yang dibuat dan disebarkan oleh para oknum, endingnya untuk “melegalkan” terjadinya kudeta berdarah..

20 people are talking about this

Teddy Gusnaidi@TeddyGusnaidi

16. Kasus isu 7 Kontainer adalah alert bagi kita semua untuk mulai mewaspadai gerakan selanjutnya dari para oknum biadab yang ingin berkuasa dengan cara yang biadab. Semoga pihak kepolisian bisa membongkar kasus ini sampai ke dalang-dalangnya.

Terima kasih

49 people are talking about this

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sebagaimana telah diketahui bersama, calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto disebut-sebut akan mengundurkan diri dari Pilpres 2019 dengan satu kondisi khusus dan ancaman tersebut menjadi kontroversi, dimana pernyataan yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto akan mundur dari Pilpres 2019 tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi (BoSan) yaitu Djoko Santoso yang berbicara mengenai potensi kecurangan yang masif

Memang supaya tidak terkejut, barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, Prabowo Subianto akan mengundurkan diri,” ungkap Djoko Santoso, sebagaimana dilansir news.detik.com(14/01/2019)

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: http://www.melekpolitik.com

Selain itu, mantan Panglima TNI tersebut juga menyampaikan bahwa salah satu potensi kecurangan dalam Pemilu 2019 ialah diperbolehkannya penyandang disabilitas mental (tuna grahita) untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pilpres 2019

Karena memang ini sudah luar biasa. Masak orang gila suruh nyoblos. Tuhan saja tidak memberi tanggung jawab kepada orang gila. Masak kami memberi tanggung jawab nyoblos,” tegas Djoko Santoso, sebagaimana dilansir jakarta.tribunnews.com (14/01/2019)

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: http://jakarta.tribunnews.com

Pernyataan Djoko Santoso mengenai diperbolehkannya penyandang disabilitas mental (tuna grahita) untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pilpres 2019 tersebut langsung diluruskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman yang menjelaskan bahwa pihaknya mendata mereka yang memiliki disabilitas mental

Pengidap gangguan jiwa dia mengenal dirinya saja tidak mampu, dia itu bahkan makannya sembarangan, gitu loh, bukan yang itu atau yang biasa orang-orang sebut orang gila. Untuk menggunakan hak pilihnya, kalau pada hari pemungutan suara dia tidak mampu maka dia akan dikeluarkan,” ungkap Arief Budiman, sebagaimana dilansir makassar.tribunnews.com (14/01/2019)

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: https://www.suara.com

Pernyataan yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto akan mengundurkan diri dari Pilpres 2019 tersebut mendapat tanggapan dari sejumlak pihak, diantaranya Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi – KH. Ma’ruf Amin, yaitu Ace Hasan Syadzily, yang mengungkapkan bahwa saat ini Pilpres 2019 belum dimulai, sehingga belum dapat dinilai apakah ada kecurangan atau tidak dalam Pilpres 2019

Ya pemilu saja kan belum mulai. Bagaimana bisa menyebut ada kecurangan. Bertempur dulu secara sehat lalu bicara soal kecurangan. Pilpresnya saja belum mulai. Pemilunya saja belum mulai. Tetapi kenapa sudah bicara soal itu,” ungkap Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir merdeka.com (14/01/2019)

Politikus Partai Golkar tersebut juga menduga bahwa wacana Prabowo Subianto akan mundur dari Pilpres 2019 tersebut sebagai alibi bila dirinya kalah dalam Pilpres 2019 atau dengan kata lain, Prabowo Subiantomencari kambing hitam

Sepertinya ingin menciptakan alibi bahwa kalau kalah, ada yang salah. Menurut saya itu cara berpikir orang yang kalah. Bukan cara berpikir pihak yang selalu optimis menghadapi pertarungan yang sehat di Pilpres 2019,” lanjut Ace Hasan Syadzily, sebagaimana dilansir cnnindonesia.com (14/01/2019)

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: https://www.merdeka.com

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPUWahyu Setiawan juga menanggapi pernyataan Djoko Santoso mengenai ancaman mundurnya Prabowo Subianto jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019, dimana Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa Undang-Undang Pemilu telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilpres, termasuk kemungkinan bagi pasangan calon untuk mengundurkan diri

Kami belum berkomentar, tapi yang pasti segala sesuatu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” ungkap Wahyu Setiawan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir nasional.kompas.com (14/01/2019)

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: https://nasional.kompas.com

Senada dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPUWahyu Setiawan, analis politik LIPI Syamsuddin Haris menyebutkan bahwa dalam pasal 552 ayat (1) UU Pemilu dituliskan bahwa setiap ada capres atau cawapres mundur, akan mendapat ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp 50 miliar

Tim @prabowo mestinya baca Pasal 552 ayat (1) UU Pemilu: Setiap capres atau cawapres yg dgn sengaja mundur setelah penetapan capres dan cawapres sampai dgn pemungutan suara putaran pertama, dipidana dgn pidana penjara paling lama 5 thn dan denda paling banyak Rp 50 miliar,” tulis Syamsuddin Haris dalam akun Twitter @sy_haris pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 14:07 WIB

Syamsuddin Haris@sy_haris

Tim @prabowo mestinya baca Pasal 552 ayat (1) UU Pemilu: Setiap capres atau cawapres yg dgn sengaja mundur setelah penetapan capres dan cawapres sampai dgn pemungutan suara putaran pertama, dipidana dgn pidana penjara paling lama 5 thn dan denda paling banyak Rp 50 miliar.

155 people are talking about this

Syamsuddin Haris juga menjelaskan bahwa pada pasal 553 ayat (1) UU Pemilu, disebutkan bahwa bagi capres atau cawapres yang mundur setelah pemungutan suara putaran pertama, capres atqau cawapres tersebut terancam pidana paling lama enam tahun

Selanjutnya Pasal 553 ayat (1) UU Pemilu: Setiap capres atau cawapres yg dgn sengaja mundur setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 thn dan denda paling banyak Rp100 miliar,” tulis Syamsuddin Haris dalam akun Twitter @sy_haris pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 14:11 WIB

Syamsuddin Haris@sy_haris

Selanjutnya Pasal 553 ayat (1) UU Pemilu: Setiap capres atau cawapres yg dgn sengaja mundur setelah
pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 thn dan denda paling banyak Rp100 miliar.

79 people are talking about this

Syamsuddin Haris kemudian meminta kepada kedua kubu untuk sama-sama memiliki niat baik dalam bersaing di Pemilu 2019, agar dapat menyelamatkan demokrasi, ketimbang sekedar keselamatan kelompok atau golongan sendiri

Harus ada niat baik pihak2 yg bersaing dlm Pemilu 2019 utk lebih menyelamatkan demokrasi kita serta keutuhan dan kelangsungan bangsa ini ketimbang sekadar keselamatan kelompok dan golongan sendiri,” tulis Syamsuddin Haris dalam akun Twitter @sy_haris pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 14:27 WIB

Syamsuddin Haris@sy_haris

Harus ada niat baik pihak2 yg bersaing dlm Pemilu 2019 utk lebih menyelamatkan demokrasi kita serta keutuhan dan kelangsungan bangsa ini ketimbang sekadar keselamatan kelompok dan golongan sendiri.

See Syamsuddin Haris’s other Tweets
Para pembaca perlu memahami bahwa pernyataan pernyataan Djoko Santoso yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto akan mundur tersebut merupakan salah satu skenario yang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan) dan dalam artikel ini kita akan membahas mengenai skenario ketiga yang sedang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan), setelah dua skenario sebelumnya GATOT alias GAgal TOTal. Untuk info selengkapnya mengenai skenario ketiga yang sedang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan) tersebut, silahkan baca artikel ini hingga selesai

Sebelum membahas lebih lanjut, para pembaca juga perlu mengetahui bahwa sesungguhnya Partai Gerindramerupakan partai keluarga besar Djojohadikusumo dan hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar pengurus dan caleg unggulan yang pasti masih ada hubungan darah dengan keluarga besar Djojohadikusumo

Yang menjadi King Maker dalam Partai Gerindra bukanlah Prabowo Subianto, melainkan Hasyim Djojohadikusumo (adik dari Prabowo Subianto sekaligus pemilik Arsari Group) dan para pembaca juga harus mengetahui bahwa sebenarnya Hasyim Djojohadikusumo tidak menyetujui Prabowo Subianto menjadi capres dalam Pilpres 2019 dengan alasan tidak memuliki biaya, karena Hasyim Djojohadikusumo udah keluarin uang habis-habisan dalam Pilpres 2014 dan menyarankan agar Prabowo Subianto mencari pembiayaan sendiri buat pencapresan beliau dalam Pilpres 2019

Prabowo Subianto kemudian meyakinkan adiknya tersebut dengan mengungkapkan bahwa moralitas tempur dan mesin politik Partai Gerindra akan kehilangan emosi tempurnya tanpa dirinya di depan pasukan, sehingga Partai Gerindra tidak memiliki pilihan selain mengusung sang ketua umum, yaitu Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2019

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: https://nasional.kompas.com

Lebih lanjut, Prabowo Subianto juga akan meminta dana kampanye dari mantan adik ipar maupun mantan kakak ipar beliau di Cendana dengan alasan mau mengembalikan semangat “Rindu Soeharto” dan akhirnya Hasyim Djojohadikusumo bersedia mendukung sang kakak, meski hanya dengan otak dan tenaga, diantaranya dengan menghidupkan kembali think tank yang berlokasi di Bendungan Hilir (Benhil) dan menggunakan konsultan asing. Selain itu, Hasyim Djojohadikusumo juga menyarankan agar Prabowo Subianto menjual slot cawapres (selain meminta dana kampanye dari mantan adik ipar maupun mantan kakak ipar beliau di Cendana), dimana syarat menjadi cawapres nya Prabowo Subianto ialah bersedia membiayai seluruh kampanye Pilpres 2019

Prabowo Subianto dan Hasyim Djojohadikusumo mencapai kata sepakat dan demi menyelamatkan suara Partai Gerindra dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto akhirnya maju sebagai calon presiden (capres) nomor urut 02, sementara kursi cawapres nomor urut 02 diperuntukkan bagi siapapun yang bersedia membiayai seluruh kampanye Pilpres 2019. Saat itu kandidat terkuat buat menjadi cawapres nya Prabowo Subianto ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), namun mereka berdua tidak bersedia membiaya seluruh kampanye Pilpres 2019

Menjelang berakhirnya masa pendaftaran paslon capres-cawapres, tiba-tiba Sandiaga Uno menjadi cawapres nya Prabowo Subianto, setelah memberikan dua kardus masing-masing berisi duit Rp 500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: https://bataraonline.com

Kini saatnya kita bongkar abis terkait ketiga skenario yang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan), dimana dua skenario diantaranya telah GATOT alias GAgal TOTal, yaitu:

1) Skenario pertama (skenario A) yang mirip-mirip dengan skenario yang dijalankan dalam Pilpres 2014, yaitu menghembuskan isu “Jokowi PKI“, “Jokowi Anti Islam“, “Jokowi Kristen“, “Jokowi Antek Asing” dan isu-isu lainnya, namun isu-isu tersebut GATOT alias GAgal TOTal, karena berhasil dilawan oleh kubu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: http://mataindonesia.id

2) Skenario kedua (skenario B), yaitu dengan mengkerdilkan penyelengaraan Pemilu 2019 dengan menghembuskan isu “Komisi Pemilihan Umum (KPUTidak Netral“, Daftar Pemilih Tetap (DPTTidak Beres” hingga kecurangan secara masif dan terstruktur dalam Pilpres 2019

Hoax 7 Kontainer Surat Suara TercoblosOpini Sesat “Jokowi Takut Paparkan Visi Misi” dan perubahan visi misi Prabowo-Sandi (BoSan) menjelang debat Pilpres 2019 pertama merupakan salah satu bagian dalam skenario kedua (skenario B) yang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan), namun lagi-lagi GATOT alias GAgal TOTal, karena kecerobohan salah seorang kader Partai Gerindra dalam kasus hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos dan saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan sempat kecewa serta mengungkapkan bahwa permainnya terlalu jorok, padahal Partai Demokrat, yang memang berpengalaman dalam Pilpres 2009, udah mencoba memainkan strategi pengkerdilan penyelenggara Pemilu 2019

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: https://www.ngopibareng.id

Pilpres 2019 tinggal menghitung hari dan kubu Prabowo-Sandi (BoSan) menghadapi masalah elektabilitas yang stagnant di angka 20 persenan dan macetnya logistik dari keluarga Cendana, sehingga think tank pun akhirnya menyarankan agar Prabowo-Sandi (BoSan) menjalankan skenario ketiga (skenario C) yang sebenarnya terinspirasi dari Revolusi Orange Ukraina pada bulan November 2004 hingga bulan Januari 2005, dimana saat itu Amerika Serikat dan Uni Eropa bermain kasar dalam pemilu di Ukrania, yaitu dengan menjalankan seluruh strategi jorok seperti yang sedang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan) saat ini

Skenario ketiga (skenario C) yang sedang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan), diantaranya:

1) Memobilisasi aksi massa yang didukung dan dirancang oleh kelompok-kelompok oposisi, dimana kerusuhan di rumah tahanan (rutan) Solo antara kelompok Laskar Islam dengan narapidana pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2018 dan juga acara Tabligh Akbar 212 di kota Solo pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 (yang terjadi setelah peresmian posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi (BoSan)) termasuk salah satu bagian dalam skenario ketiga (skenario C) yang sedang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: https://joglosemarnews.com

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: http://stopfitnah.com

2) Menyebarkan tudingan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbuat curang, intimidasi dan melakukan politik uang, dimana pernyataan Djoko Santoso yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto akan mundur dari Pilpres 2019 tersebut merupakan salah satu bagian dari skenario ketiga (skenario C) yang ditujukan buat melakukan deligitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan membangun opini sesat yang menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam Pilpres 2019, karena sebenarnya kubu Prabowo-Sandi (BoSan) telah mengetahui bahwa Prabowo-Sandi (BoSan) tidak akan memenangkan Pilpres 2019 alias kalah telak dari Jokowi – KH. Ma’ruf Amin

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)-14

Sumber: https://bahanngobrol.wordpress.com

Sampai di sini, sebenarnya kita dapat melihat bahwa skenario C (skenario ketiga) yang sedang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan) sebenarnya menunjukkan bahwa Prabowo-Sandi (BoSan) sangat bernafsu untuk berkuasa di Indonesia dengan menghalalkan segala cara, termasuk menjalankan seluruh strategi jorok seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam pemilu di Ukraina pada bulan November 2004 hingga bulan Januari 2005

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: http://themillenniumreport.com

Mereka sangat bernafsu akan kekuasaan, namun bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, namun semata-mata demi kepentingan pribadi maupun kroni-kroni mereka dalam rangka mengeruk kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kesejahteraan maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) dalam Pancasila dan UUD 1945

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: https://twitter.com/Pandixa_Dz

Akhir kata, kami ingin mengingatkan masyarakat luas untuk mulai mewaspadai gerakan-gerakan selanjutnya dari para oknum biadab yang ingin berkuasa dengan cara yang biadab dan juga tidak memilih paslon capres-cawapres yang rela mengorbankan Indonesia, dengan menyiapkan rencana kerusuhan dan pertumpahan darah (karena tahu bahwa mereka akan kalah jika bertarung secara fair dalam Pilpres 2019), hanya demi memuaskan syahwat kekuasaan semata-mata, karena sesungguhnya kubu Prabowo-Sandi (BoSan) sedang menjalankan strategi “Rampoklan rumah yang terbakar” (“Loot a burning house” strategy), sebagaimana ditampilkan dalam video YouTube berdurasi 2 menit 51 detik di bawah ini

Untuk info selengkapnya, silahkan baca kultwit yang ditulis oleh akun Twitter @MemeTanpaHurufK di bawah ini dan jangan lupa sebarkan artikel ini ke media sosial sebanyak-banyaknya, agar lebih banyak lagi orang-orang yang mengetahui skenario biadab yang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi (BoSan), yaitu dengan menghalalkan segala cara hanya demi berkuasa di Indonesia dan juga lebih banyak lagi orang-orang yang mendukung serta memenangkan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019

(TERBONGKAR ABIS !!!) Dua Skenario Sebelumnya Gagal, Inilah Skenario Ketiga yang sedang Dijalankan Kubu Prabowo-Sandi (BoSan)

Sumber: http://bacafakta.com

Sumber: https://oneindonesiasatu.com/2019/01/16/terbongkar-abis-dua-skenario-sebelumnya-gagal-inilah-skenario-ketiga-yang-sedang-dijalankan-kubu-prabowo-sandi-bosan/

(TERBONGKAR ABIS !!!) Parpol pendukung Prabowo-Sandi ini Bocorkan Rencana Aksi People Power Kubu 02

(TERBONGKAR ABIS !!!) Parpol pendukung Prabowo-Sandi ini Bocorkan Rencana Aksi People Power Kubu 02

Dalam artikel “(WASPADA !!!) Pengamat politik Universitas Padjadjaran Prediksi kan Kubu Prabowo-Sandi akan menghalalkan kemenangan secara paksa“, Muradi mengungkapkan bahwa Ijtimak Ulama III merupakan misi kubu Prabowo-Sandi untuk memenangkan Pilpres 2019 dan juga menjelaskan bahwa kubu Prabowo-Sandimemiliki tiga jenis narasi yang dibangun secara bertahap dan yang masih terus dilakukan, yaitu:

1) Narasi menang

Muradi menjelaskan bahwa kubu Prabowo-Sandi membangun narasi menang dengan cara mengklaim kemenangan kubu Prabowo-Sandi berkali-kali dan selama ini Prabowo Subianto telah empat kali menyatakan bahwa Prabowo-Sandi unggul atas paslon Jokowi-Amin sejak hari pemungutan suara pada 17 April 2019

2) Narasi curang

Menurut Muradi, timses serta pendukung Prabowo-Sandi berupaya memainkan narasi curang, yaitu dengan menuduh kecurangan terjadi di mana-mana dan salah satunya dengan menyatakan bahwa kecurangan telah bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta brutal

3) Narasi perang

Muradi menduga bahwa narasi perang akan dibangun setelah Ijtima Ulama III dilaksanakan. Selain itu, Muradi juga melihat bahwa rencana kubu Prabowo-Sandi untuk menggerakkan people power juga termasuk narasi perang

Prediksi saya… mereka akan mengatakan pemilu cacat hukum dan akan menolak hasil pemilu. Pada akhirnya, ini amit-amit ya, mereka akan menghalalkan kemenangan secara paksa. Jika benar demikian, negara harus turun tangan untuk menghentikan [ancaman konflik horizontal],” ungkap Muradi

Belum lama ini jagad perpolitikan Indonesia dikejutkan oleh pernyataan salah seorang petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat bahwa gerakan people power yang sebelumnya disampaikan dan digadang-gadang oleh Amien Rais menjadi salah satu manuver politik yang akan dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi, termasuk partai koalisi pengusung

Sesungguhnya rencana people power itu akan terjadi, akan kita (kubu Prabowo-Sandidigunakan sebagai alat penekan (penekan penyelenggara Pemilu). Menurut kita itu tidak ada masalah (tidak melanggar),” tutur Hasbullah Rahmad (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat) di Bandung pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019

Lebih lanjut, Hasbullah Rahmad juga menerangkan bahwa skema besar people power tersebut bertujuan menekan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) serta Mahkamah Konstitusi (MK) agar Prabowo-Sandiaga memenangkan Pilpres 2019

Dengan kata lain, rencana menggagalkan kemenangan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin melalui gerakan people power bukan sekadar wacana belaka, karena people power telah menjadi agenda politik kubu Prabowo-Sandi

Sebagai info tambahan, Ijtima Ulama III yang diadakan di Hotel Lorin, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 tersebut menghasilkan lima poin terkait Pemilu 2019, diantaranya:

1) Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pemilu 2019

2) Mendorong dan meminta kepada BPN PAS untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pilpres 2019

3) Mendesak Bawaslu dan KPU memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01

4) Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019

5) Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat

(TERBONGKAR ABIS !!!) Parpol pendukung Prabowo-Sandi ini Bocorkan Rencana Aksi People Power Kubu 02

(TERBONGKAR ABIS !!!) Parpol pendukung Prabowo-Sandi ini Bocorkan Rencana Aksi People Power Kubu 02

Sumber: https://oneindonesiasatu.com/2019/05/04/terbongkar-abis-parpol-pendukung-prabowo-sandi-ini-bocorkan-tujuan-aksi-people-power-kubu-02/

Inilah Alasan Kenapa Jokowi Harus Dikudeta Dengan Cara Apapun

Napoleon Bonaparte: big politics is just a common sense applied to a big business.

Winston Churchill: Politics is not a game, it is an earnest business.

Analisa Politik : Revolusi Pengelolaan Keuangan Negara Menjadi Alasan Karir Politik Jokowi Harus Mat…

 Erika Ebener . 19 hours ago . 7 min read .  1.7k

Analisa Politik : Revolusi Pengelolaan Keuangan Negara Menjadi Alasan Karir Politik Jokowi Harus Mati

Banyak orang, bukan hanya orang-orang di Indonesia, bahkan juga orang-orang di dunia, berkata bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin yang dihadiahkan Tuhan untuk Indonesia. Selayaknya, kita semua bersyukur dan bahagia melihat dan membayangkan apa yang sudah, sedang dan akan dilakukannya untuk memajukan Indonesia. Nyatanya, sejak Jokowi muncul di Jakarta, sebagai Gubernur sampai sekarang menjadi Presiden Indonesia, guncangan dan usaha melengserkan pemimpin anugrah Tuhan ini tak pernah berhenti dilakukan oleh sebagian orang lain.

Jokowi yang tidak memiliki beban di masa lalu, yang tak memiliki ambisi untuk keluarga dan diri sendiri, yang hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk negeri, hanya tahu kerja, kerja dan kerja. Dan satu kata yang dia ulang 3 kali ini, adalah alasan utama yang semakin membuat pihak yang menamakan diri mereka sebagai ‘lawan’ merasa kegerahan dan semakin gundah.

Pertanyaan ‘Kenapa ada pihak yang sangat menginginkan Jokowi dilengserkan?’, terjawab dengan sangat mudah, ‘Karena ada pihak yang tidak mau kenyamanannya terganggu, apalagi berubah! Dan pihak ini akan menghalalkan segara cara walaupun harus mengorbankan rakyat yang tidak berdosa!’.

Separah itukah? Seberapa besar ‘kenyamanan’ yang sedang kita dibicarakan di sini, hingga ada pihak yang berani menjadikan rakyat Indonesia sebagai korban untuk kenyamanan itu? Sejujurnya, saya tidak tahu.

Sampai akhirnya saya mendengarkan pidato kuliah umum Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2018 (lihat videonya dan dengarkan dengan seksama :

Jangan salah yah… Menteri Keuangan kita yang satu ini juga menjadi orang yang sangat tidak diinginkan oleh pihak lawan, hingga dirinya pun dipanggil “Menteri Pencetak Utang”. Tapi apa yang Sri Mulyani paparkan di UGM tentang Evolusi Pengelolaan Keuangan Negara, membuat kita semua terbelalak!!!

Bayangkan, 32 tahun pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto di seluruh Indonesia dilakukan tanpa mengacu Undang-Undang Dasar 1945!! Padahal setiap 5 tahun sekali, setiap Soeharto menyampaikan pidato pertanggung-jawaban 5 tahun pembangunan, MPR/DPR selalu menyatakan pertanggung-jawaban tersebut diterima.

Nyatanya, semua pembangunan itu dilakukan oleh Soeharto tanpa dilakukan pencatatan secara administrasi, hingga tak seorangpun yang tahun berapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh Negara. Akibat dari tidak adanya pencatatan administrasi ini, maka siapapun penjabat yang berwenang saat itu, terutama presiden, akan dengan mudah mengalihkan, mengakui, menukar, menguasai barang milik Republik ini. Di seluruh wilayah Indonesia!!

Penjelasan ini yang kemudian bisa kita bayangkan, kalau politikus-politik tua yang pernah menjadi pejabat pemerintah di masa Orde Baru sepertinya memiliki satu atau lebih barang milik Negara yang menjadi barang milik pribadi mereka. Terutama keluarga Soeharto.

Pada tahun 2003, UU No.17/2003 tentang keuangan Negara disahkan oleh DPR dan UU ini merupakan penjabaran dari UUD 1945 Bab VIII Pasal 23 tentang Keuangan Negara, dimana UU ini memandatkan pemerintah, khususnya jajaran kementerian keuangan, untuk mengadministrasikan, melaporkan, mendayagunakan, dan menilai tambahkan setiap rupiah yang dibelanjakan dan tercatat sebagai kekayaan Negara. Dan untuk menjalankan mandate ini, dukungan dan ketegasan dari presiden Indonesia adalah kunci terlaksananya

Tahun 2004 – 2014, SBY menjadi presiden Indonesia, namun apa yang dimandatkan oleh UUD 1945 dan UU no.17/2003 masih belum dilaksanakan dengan maksimal hinggap para ‘politikus tua dari masa Orba’ masih bisa dengan santai menikmati kekayaan Negara yang diakukan sebagai barang milik mereka. Atau SBY memang tidak berani untuk menjalankan apa yang dimandatkan oleh UU??

Memang tidak bisa ditampik bahwa apa yang dimandatkan UU tentang keuangan Negara itu sangat berat, menantang dan penuh resiko. Sebuah mandate untuk membangunkan sekelompok srigala yang tidur nyenyak di atas tumpukan barang milik negara. Untuk mampu melakukan apa yang dimandatkan UU atas kekayaan Negara, siapapun yang menjadi presiden Indonesia membutuhkan nyali yang besar, keberanian yang tinggi dan masa lalu yang bersih. Atau para politikus tua dari jaman Orba, akan menyerang dan menerkam balik lebih dahsyat lagi.

Apa itu Kekayaan Negara? Kekayaan Negara sendiri termasuk kas, setara kas, piutang, investasi pemerintah, barang milik Negara, kekayaan Negara yang dipisahkan dan kekayaan Negara yang lain. Kekayaan Negara yang dipisahkan itu misalnya BUMN. BUMN adalah kekayaan Negara tetapi dipisahkan.

Yang disebut “Barang milik Negara” adalah bagian dari apa yang disebut kekayaan Negara. Kekayaan Negara ini meliputi seluruh kekayaan hayati an non hayati, baik yang berwujud, seperti infrastruktur yang dibangun oleh Negara dengan menggunakan dana APBN atau sumber dana lain, maupun yang tidak berwujud, seperti misalnya property right atau hak paten dari sebuah property. Yang bergerak maupun tidak bergerak.

Pada Kuliah Umum-nya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah mulai melakukan pencatatan barang-barang milik Negara. Namun, kapan tepatnya aktifitas pencatatan barang milik Negara ini mulai dilakukan, Sri Mulyani tidak menjelaskan. Yang pasti, sejak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, pada tahun 2005, apa yang dimandatkan UU atas kekayaan Negara, benar-benar mulai dilakukan.

Dari sisi pengelolaan, evolusi Republik Indonesia dalam mengelola barang milik Negara bisa dikatakan sangat luar biasa. Ambil saja untuk masalah status barang milik Negara yang diaudit oleh BPK. Awalnya, Indonesia tidak memiliki neraca. Barang milik Negara pun awalnya tidak diadministrasikan dan tidak direcord. Semua yang dibangun oleh Soeharto selama 32 tahun, sama sekali tidak ada pembukuannya. Baru setelah terjadi krisis ekonomi global tahun 1998, kemudian Indonesia memiliki UU Keuangan Negara dan Pembendaharaan Negara, dan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, barulah kita MULAI membangun Neraca Keuangan.

Pencatatan, pengadministrasian, membukukan, merecord, semua barang milik Negara mulai dilakukan. Semuanya dimasukkan dan dicatat di dalam pembukuan. Dan ternyata, buanyaaaak sekali barang milik Negara yang sudah berkali-kali pindah tangan dan bahkan diakukan sebagai harta kekayaan perorangan.

Ambil contoh, sebuah universitas membangun perumahan dosen di atas tanah milik Negara. Lalu dosen yang mendapatkan inventaris rumah tersebut sudah pensiun atau meninggal, tetapi rumah inventaris itu masih dimiliki oleh dosen tersebut dan tidak dikembalikan ke universitas. Bahkan rumah tersebut ditinggali oleh anak dan cucu si dosen, hingga menjadi bagian dari harta warisan. Status rumah inventaris itu tidak ada kejelasan apakah sudah dihibahkan ke si dosen atau tidak. Tanpa kejelasan status, rumah tersebut masih menjadi milik Negara. Dan praktek-praktek seperti ini sangat banyak sekali dan tidak hanya terjadi pada kalangan universitas saja. Tetapi di kalangan TNI dan Polri juga terjadi. Pada saat BPK menetapkan rumah inventaris itu harus dibukukan dan masuk menjadi bagian dari barang milik Negara, keluarga yang menempati rumah tersebut menolak untuk menyerahkan rumahnya.

Itu baru contoh rumah yang dibangun di atas tanah milik Negara. Belum lagi tanah-tanah lain yang oleh menteri yang menjabat saat ORBA dijualbelikan tanpa kejelasan, sehingga Negara banyak sekali kehilangan aset-aset strategi karena tidak adanya pengadministrasian.

Contoh nyata lain adalah komplek Senayan Gelora Bung Karno. Dulu Soekarno membangun seluruh komplek Senayan mulai dari hotel Hilton, sampai ke Gedung Manggalawana Bakti dan TVRI, termasuk hotel Mulia dan Plaza Senayan. Itu semua adalah komplek milik Negara. Begitu juga dengan komplek Kemayoran.

Karena tidak dibukukan, berulang kali terjadi pergantian kerja sama, akhirnya pihak swasta sudah mengganti nama dari tempat-tempat tersebut, sehingga saat Kemenkeu mulai membuat pembukuan, nama hotel Hilton itu sudah tidak karena sudah ganti menjadi hotel Sultan. Pemerintah juga harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali tanah dimana Hotel Mulia berdiri adalah milik pemerintah.

Mengaca pada contoh-contoh di atas, kita bisa membayangkan, ketika Negara berusaha menertibkan dan mendata setiap barang milik Negara yang sudah dikuasai dan dinikmasi oleh “mereka”, untuk kembali menjadi kekayaan Negara, perlawanan seperti apa yang mereka lakukan agar apa yang selama ini mereka akukan sebagai tanah milik pribadi tetap menjadi milik pribadi.

Mengambil kembali rumah inventaris yang dipakai dosen atau pejabat TNI atau Polri saja, penolakannya sudah seperti perang dunia ketiga, apalagi Negara mau mengambil tanah-tanah yang jauh lebih besar dan lebih strategis lokasinya. Itu sebabnya, pihak-pihak yang merasa selama ini sudah menikmati dan menguasai kekayaan Negara secara illegal, mereka lebih memilih mematikan karir politik Jokowi ketibang berserah diri.

Loh, kenapa jadi Jokowi yang jadi sasaran?

Karena baru di era Jokowi, Menteri Keuangannya berani melakukan pendataan, pengadministrasian, pencatatan dan pembukuan atas seluruh barang dan kekayaan milik Negara menjadi milik Negara untuk dikelola demi kemajuan dan kesenjahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Jokowi sepenuhnya mendukung Sri Mulyani. Menjalankan apa yang dimandatkan oleh UU atas kekayaan Negara adalah kewajiban yang jika dilaksanakan dengan baik dan benar, maka jaminan Indonesia maju dan sejahtera akan terpampang di depan mata.

Jika mereka berhasil mematikan karir politik Jokowi, niscaya, Indonesia akan kembali mundur jauh ke belakang. Tidak hanya berhenti mundur ke jaman Orde Baru, bahkan bisa mundur ke jaman sebelum orde baru.

Apa kita mau, Indonesia tertinggal karena kekayaan Negara banyak dikuasai oleh kaum pencoleng dan perampok???? #mikiiirrrr

Erika Ebener

Erika Ebener

Pendukung Pemerintahan yang SAH! Muslim yang mendukung Ahok dan Jokowi. Warga Negara yang mencintai Negerinya. FP @ErikaIndonesia

Sumber: https://seword.com/politik/analisa-politik-revolusi-pengelolaan-keuangan-negara-menjadi-alasan-karir-politik-jokowi-harus-mati-QpM0W03y4I

(Part 1) Asal Muasal Kekayaan Clan Cendana

Niha Alif . 11 days ago . 5 min read .  11.6k

(Part 1) Asal Muasal Kekayaan Clan Cendana

Pakar Logika membongkar asal kekayaan clan Cendana. Bagaimana Soeharto “melegalkan” KKN untuk keluarganya melalui Keppres.

1.Keppres No 36/1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Penyerahan dan Impor Barang Terkena Pajak Tertentu Ditanggung Pemerintah.

“Keppres ini membuka kran KKN untuk pajak impor yang belum ada di Indonesia,”.

  1. Keppres No 74/1995 tentang perlakuan pabean & perpajakan ats impor /penyerahan komponen kendaraan bermotor sedan utk dipergunakan dlm usaha pertaksian.

Dengan keppres ini, Taksi Citra milik Mba Tutut yg mnggunakan mobil Proton Saga mendapat pembebasan pajak pertambahan nilai.

  1. Keppres No 86/1994

Keppres ini berisi pemberian hak monopoli distribusi bahan peledak yang diberikan kepada dua perusahaan, yaitu kepada PT Dahana untuk kepentingan militer sedang distribusi komersial diberikan kepada PT Multi Nitroma Kimia.

(Yang sahamnya sebesar 30 persen milik Hutomo Mandalaputra, 40 persen milik Bambang Trihatmodjo melalui PT Bimantara, dan sisanya PT Pupuk Kujang).

  1. Keppres No 81/1994 tentang Penetapan Tarif Pajak Jalan Tol

Keppres ini menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto. Dimana beberapa perusahaan jalan tol dimiliki oleh kerabat dan koleganya.

Keppres No 31/1997 tentang Izin Pembangunan Kilang Minyak oleh Swasta

Keppres ini menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto. Dimana salah satunya PT Humpuss milik Tommy Soeharto melalui Patragas ikut masuk dalam beberapa pembangunan kilang minyak.

  1. Keppres No 1/1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri

  2. Keppres ini adalah Keppres No 93/1996 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT Kiani Kertas

Keppres ini merugikan masyarakat dan negara. Dimana awalnya dimiliki oleh Bob Hasan (the kian seng) yg akhirnya masuk penjara krn kasus korupsi ini, lalu diambil alih oleh Prabowo Subianto.

Ada lagi perampokan uang negara lewat yayasan Supersemar. Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Supersemar pada 16 Mei 1974. Tujuannya untuk membantu pendidikan Indonesia.

Dua tahun berselang, Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 yang menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara disetor ke Yayasan Supersemar.

Bermodal PP ini, Yayasan Supersemar mendapatkan uang sebesar USD 420 juta dan Rp 185 miliar.

Dalam perjalanannya, dana yang terkumpul bukannya untuk beasiswa, pembangunan gedung sekolah, kampus dkk, tapi malah diselewengkan ke bisnis keluarga Cendana dkk.

Di antaranya yaitu:

  1. PT Bank Duta USD 125 juta.
  2. PT Bank Duta juga kembali diberi dana USD 19 juta.
  3. PT Bank Duta kembali mendapat kucuran dana USD 275 juta.
  4. Sempati Air sebesar Rp 13 miliar kurun 1989 hingga 1997.
  5. Diberikan kepada PT Kiani Lestari sebesar Rp 150 miliar pada 13 November 1995.
  6. Diberikan kepada PT Kalhold Utama, Essam Timber dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri sebesar Rp 12 miliar pada 1982 hingga 1993.
  7. Diberikan kepada kelompok usaha Kosgoro sebesar Rp 10 miliar pada 28 Desember 1993.

Sepanjang Soeharto menjabat, laporan keuangan Yayasan Supersemar tak tersentuh. Pasca lengser pada 1998, uang yang terkumpul itu mulai dibidik sebagai bagian amanat reformasi.

Sedang untuk kekayaan di luar negeri seperti dikutip majalah TIME. Dilansir dari matamatapolitik.com: TIME telah mengetahui bahwa sebanyak $9 miliar uang Soeharto dipindahkan dari Swiss ke rekening bank yang ditunjuk di Austria. Karena dianggap sebagai tempat yang lebih aman untuk deposito gelap.

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional dan majalah Properti Indonesia, keluarga Suharto sendiri atau melalui entitas perusahaan mengontrol sekitar 3,6 juta hektar real estate di Indonesia, sebuah area yang lebih besar dari total wilayah Belgia. Luas area itu termasuk 100 ribu meter persegi ruang kantor utama di Jakarta dan hampir 40 persen dari seluruh provinsi Timor Leste.

Di Indonesia, enam keturunan memiliki prosentase saham yang signifikan di setidaknya 564 perusahaan, dan kepentingan luar negeri mereka termasuk ratusan perusahaan lain, tersebar dari Amerika Serikat hingga Uzbekistan, Belanda, Nigeria, dan Vanuatu. Anak-anak Suharto juga memiliki banyak sumber kekayaan.

Selain peternakan senilai $4 juta di Selandia Baru dan setengahnya dalam yacht senilai $4 juta yang ditambatkan di luar Darwin, Australia, putra bungsu Hutomo Mandala Putra (dijuluki Tommy) memiliki 75 persen saham di lapangan golf 18 lubang dengan 22 apartemen mewah di Ascot, Inggris.

Bambang Trihatmodjo, putra kedua Suharto, memiliki sebuah penthouse senilai $8 juta di Singapura dan sebuah rumah besar seharga $12 juta di lingkungan eksklusif Los Angeles, hanya berjarak dua rumah dari hunian bintang rock Rod Stewart dan tak jauh dari rumah saudaranya, Sigit Harjoyudanto, yang seharga $9 juta.

Putri sulung Suharto, Siti Hardiyanti Rukmana mungkin telah menjual jet jumbo Boeing 747-200 miliknya, tetapi armada pesawat keluarga termasuk, setidaknya hingga saat ini, pesawat seri DC-10, Boeing 737 biru dan merah, serta Challenger 601 dan BAC -111 dari Kanada. Pesawat BAC-111 sendiri pernah menjadi milik Skuadron Ratu Elizabeth II Kerajaan Inggris, menurut Dudi Sudibyo, redaktur pelaksana majalah Angkasa Indonesia.

Sungguh nilainya fantastis bukan. Berbanding terbalik dengan mayoritas rakyat Indonesia saat ini. Itu belum KKN yang dilakukan dalam negeri yang akan saya bahas dalam part 2.

Pantas saja ketika Jokowi bergerak mengusut kekayaan clan cendana mereka mulai kepanasan. Bergabung dengan kubu sebelah mencipatakan kekacauan di Indonesia. Dan semoga Tuhan masih bersama rakyat Indonesia.

Begitulah kura-kura.

Untuk part 2 bisa dibaca di sini https://seword.com/umum/part-2-asal-muasal-kekayaan-clan-cendana-2qeXgaeqWs

Referensi:

Pakar Logika (@PakarLogika) | Twitter

https://threadreaderapp.com/thread/1132240374360027137.html

https://www.matamatapolitik.com/historical-soeharto-inc-orde-baru-dan-perusahaan-raksasa-keluarga-cendana/

Sumber: https://seword.com/umum/part-1-asal-muasal-kekayaan-clan-cendana-misUGY1lMa

(Part 2) Asal Muasal Kekayaan Clan Cendana

Niha Alif . 10 days ago . 12 min read .  6.4k

(Part 2) Asal Muasal Kekayaan Clan Cendana

Dalam artikel sebelumnya telah saya tulis beberapa kebijakan era Soeharto yang melegalkan KKN dan beberapa daftar kekayaannya. Dalam artikel kali ini dirinci nama-nama sumber kekayaan dalam negeri dan taksiran kekayaan di luar negeri.

Yayasan yang diketuai Soeharto (Total 12 yayasan) :

Y. Supersemar

Y. Dharma Bhakti Sosial (Dharmais)

Y. Dana Abadi Karya Bakti (Dakab);

Y. Amal Bhakti Muslim Pancasila

Y. Serangan Umum 1 Maret

Y. Bantuan Beasiswa Jatim Piatu Tri Komando (Trikora)

Y. Dwikora

Y. Seroja

Y. Nusantara Indah

Y. Dharma Kusuma

Y. Purna Bhakti Pertiwi

Y. Dana Sejahtera Mandiri

Yayasan yang diketuai Ibu Tien Soeharto (Total 4) :

Y. Harapan Kita

Y. Kartika Chandra

Y. Kartika Djaja

Y. Dana Gotong Royong Kemanusiaan

Yayasan yang dikuasai secara tidak langsung oleh Soeharto – melalui Bob Hasan sebagai Pres.Komisaris PT. Astra International, Inc. (Total 4 Yayasan) :

Toyota Astra Foundation

Y.Astra Dharma Bhakti

Y.Dana Bantuan Astra

Y.Dharma Satya Nusantara

Yayasan yang dikuasai secara tidak langsung oleh Soeharto – melalui B.J. Habibie (sebagai Ketua ICMI) :

Y.Abdi Bangsa;

Yayasan yang dikelola oleh Anak dan Cucu Soeharto (Total 12) :

Y. Tiara Indonesia

Y. Dharma Setia

Y. Pendidikan Tinggi di Dili [Tutut]

Y. Bhakti Nusantara Indah/Yayasan Tiara Putra [Tutut – Halimah (Istri Bambang)

Y. Bimantara [Bambang Trihatmojo]

Y. Bhakti Putra Bangsa

Y. IMI (Ikatan Motoris Indonesia) Lampung

Y. Badan Intelejen ABRI (BIA) [Mayjen Prabowo]

Y. Veteran Integrasi Timor Timur

Y. Hati

Y. Pemilik Objek Wisata Tmn.Buah Mekarsari [Siti Hutami]

Y. Bunga Nusantara [Ny.Christine Arifin]

Yayasan yang dikelola oleh besan dan rekanan Soeharto (Total 5 Yayasan) :

Y. Tri Guna Bhakti

Y. Pembangunan Jawa Barat

Y. 17 Agustus 1945

Y. pendidikan Triguna

Y. Balai Indah

Daftar perusahaan yang sahamnya terkait yayasan Soeharto [Yayasan Dakab-Dharmais-Supersemar] (Total 19) :

Majalah Gatra

Bank Duta

Bank WIndu Kentjana

Bank Umum Nasional (BUN)

Bank Bukopin

Bank Umum Tugu

Bank Muamalat Indonesia (BMI)

PT Multi Nitroma Kimia

PT Indocement Tunggal Prakarsa

PT Nusantara Ampera Bakti (Nusamba)

PT Teh Nusamba

PT Gunung Madu Plantations

PT Gula Putih Mataram

PT Werkudara Sakti

PT Wahana Wirawan Wisma Wirawan

PT Fendi Indah PT Kabelindo Murni

PT Kalhold Utama

PT Kertas Kraft Aceh

PT Kiani

Daftar perusahaan yang sahamnya terkait yayasan Soeharto [Yayasan Harapan Kita-Trikora] (Total 14)

RS Harapan Kita

PT Bogasari Flour Mills

PT Bank Windu Kencana

PT Kalhold Utama

PT Fatex Tory

PT Gula Putih Mataram

PT Gunung Madu Plantation

PT Hanurata

PT Harapan Insani

PT Kartika Chandra

PT Kartika Tama

PT Marga Bima Sakti

PT Rimba Segara Lines

PT Santi Murni Plywood

TAKSIRAN NILAI TOTAL KEKAYAAN SUHARTO D.K.K.

Sulit ditaksir secara pasti akan tetapi berikut beberapa taksiran yang pernah ada (padahal angka ini sudah lama, entah berapa sekarang) :

US$ 15 Juta USD (Tesis Ph.D. Jeffrey Winters tahun 1991)

US$ 40 Milyar USD (Newsweek, 26 Januari 1998)

Saya yakin jika hanya Kejaksaan Agung dan Pemerintah saja yang berjuang, masalah kekayaan Soeharto tidak akan mendekati selesai. Ini semua butuh bantuan dari semua pihak untuk menyelesaikannya.

KEKAYAAN SUHARTO & KELUARGA DI LUAR NEGERI

Kekayaan di Inggris / Britania Raya (UK)

Lima rumah seharga antara 1-2 juta Poundsterling (1 Poundsterling = Rp 14.600) di London, yang terdiri dari:

  • Rumah Sigit Harjojudanto di 8 Winington Road, East Finchley

  • Rumah Sigit Harjojudanto di Hyde Park Crescent

  • Rumah Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) di daerah Kensington

  • Rumah Siti Hediyati Haryanti (Titiek Prabowo) di belakang Kedubes AS di Grosvernor Square

  • Rumah Probosutedjo di 38A Putney Hill, Norfolk House, London SW.15/6 AQ : 3 lantai, dengan basement.

(sumber-sumber: Tiara , 5 Desember 1993: 35; Forum Keadilan , 1 Juni 1996: 47; Dewi , Juni 1996; Swa , 19 Juni – 9 Juli 1997: 85; Far Eastern Economic Review , 9 April 1998; mahasiswa Indonesia serta wartawan Inggris dan Indonesia di London dan Jakarta).

Kekayaan di Amerika Serikat

Dua rumah Dandy N. Rukmana dan Dantu I. Rukmana (anak laki-laki dan anak perempuan Tutut) di Boston, dengan alamat:

  • 60 Hubbard Road , Weston, Massachussets (MA) 02193 (sejak Juli 1995)

  • 337 Bishops Forest Drive , Waltham , MA 02154 (sejak Februari 1992)

Dua rumah anak-anak Sudwikatmono di:

  • Hillcrest Drive , Beverly Hills , California ,

  • D oheney Drive , Beverly Hills , California

Rumah peristirahatan keluarga Suharto di Hawaii.

(sumber-sumber: Eksekutif , Maret 1990: 133-134; Tiara , 5 Desember 1993: 35; Far Eastern Economic Review , 9 April 1998; Ottawa Citizen , 16 Mei 1998; hasil investigasi aktivis pro-demokrasi Indonesia di AS)

Kekayaan di Laut Karibia

Rumah-rumah peristirahatan keluarga Suharto di Kepulauan Bermuda dan Cayman

(sumber: Ottawa Citizen , 16 Mei 1998; Die Welt , 23 Mei 1998)

Kekayaan di Suriname

Raden Notosoewito, adik tiri Suharto dari Desa Kemusuk, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, adalah ketua Yayasan Kemusuk Somenggalan. Yayasan ini adalah pemegang saham PT Mitra Usaha Sejati Abadi (MUSA), holding company dari satu konglomerat yang punya berbagai bidang usaha di Indonesia (Solo, Yogya, Malang, DKI Jaya), Singapura, Hong Kong, dan Surinam.

Di negeri yang tersebut terakhir itu, Surinam, konglomerat ini pada tahun 1993 mendapat konsesi hutan seluas 150 ribu hektar di Distrik Apura, Surinam bagian Barat. Konsesi itu merupakan awal dari rencana MUSA untuk menanamkan modal sebesar US$ 1,5 milyar, sebagian besar untuk sektor kehutanan. Konsesi hutan ini, serta praktek MUSA Group untuk juga memborong kayu dari daerah di luar konsesinya sendiri, telah mendapatkan serangan dari gerakan lingkungan di mancanegara.

Selain dampak lingkungan dan budayanya yang sangat merusak bagi suku-suku Amerindian Maroon di Distrik Apura, yang juga jadi sorotan adalah bagaimana konsesi itu diperoleh berkat ‘diplomasi tingkat tinggi’ antara Suharto, sebagai Ketua Gerakan Non-Blok waktu itu, dengan para petinggi Surinam yang keturunan Jawa, khususnya Menteri Sosial Surinam, Willy Sumita.

Diplomasi tingkat tinggi, di mana konon uang sogokan sebanyak US$ 9 juta berpindah ke tangan para politisi, dikenal di sana dengan istilah “The Indonesian Connection“.

Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan Kemusuk Somenggalan, yang beroperasi di Paramaribo, Ibukota Surinam dengan bantuan Kedubes RI di sana, adalah menawarkan bantuan untuk renovasi Istana Presiden Surinam. Proyek itu ditawarkan untuk diborong oleh anak perusahaan MUSA sendiri.

(sumber-sumber: Kompas , 15 Maret 1993, hal. 14 [iklan ucapan selamat atas terpilihnya Suharto dan Tri Sutrisno sebagai Presiden & Wk. Presiden RI]; EIA, 1996: 32; Skephi & IFAW, 1996; Friedland & Pura, 1996; Harrison, 1996; de Wet, 1996; Toni and Forest Monitor, 1997: 26-27, 29-30)

Kekayaan di Aotearoa (New Zealand)

Kawasan wisata buru seluas 24,000 Ha bernama Lilybank Lodge di kaki Mount Cook dan di tepi Danau Tekapo di Southern Island bernilai NZ$ 6 juta (1 NZ$ = Rp 4000), yang dibeli lisensinya dari Pemerintah NZ oleh Tommy Suharto tahun 1992.

(sumber: AFP , 20 Mei 1998; Australian Financial Review , 27 Mei 1998; hompage: http://www.lilybank. co.nz ; hasil investigasi lapangan G.J. Aditjondro ke Lilybank, bulan Februari 1998).

Kekayaan di Australia

  • Kapal pesiar mewah (luxury cruiser ) milik Tommy Suharto seharga Aust$ 16 juta (1 Aust$ = Rp 5.000), yang diparkir di Cullen Bay Marina di Darwin.

  • Merger antara perusahaan iklan ruang asal Melbourne, NLD, dengan kelompok Humpuss milik Tommy & Sigit, tahun 1997, berbarengan dengan pembelian saham perusahaan iklan ruang terbesar di Malaysia, BTABS (BT Advertising Billboard Systems), memberikan Tommy dan partner Australianya, Michael Nettlefold, konsesi atas billboards di sepanjang freeways di Negara Bagian Victoria, Australia, serta sepanjang jalan-jalan toll NLD-Humpuss di Malaysia, Filipina, Burma dan Cina.

  • Perjanjian persekutuan strategis (strategic alliance) antara Kelompok Sahid milik Keluarga Sukamdani Gitosarjono dengan Kemayan Hotels and Leisure Ltd., yang ditandatangani bulan Desember 1997, memungkinkan Sahid ikut memiliki 50 hotel milik Park Plaza International (Asia Pacific) di kawasan Asia-Pasifik serta 180 hotel Park Plaza di AS. Dengan demikian, 24 hotel milik kelompok Sahid di Indonesia dan Medinah, Arab Saudi, diganti namanya menjadi Sahid Park Plaza Hotel.

Harap diingat bahwa Sukamdani Gitosardjono, sejak 28 Oktober 1968 menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan Mangadeg Surakarta, yang didirikan dengan dalih membangun dan mengelola kuburan keluarga besar Suharto. Jadi tidak tertutup kemungkinan, bahwa ekspansi Kelompok Sahid ke Arab Saudi, AS, dan Asia-Pasifik melalui Kelompok Kemayan/Park Plaza ini, juga memperluas sumber pendapatan keluarga Suharto di berbagai negara itu.

(sumber-sumber: Tempo , 3 Desember 1977: 8-9; Info Bisnis , Juli 1994: 9-23; Kontan , 10 Maret 1997; Australian Financial Review , 17 Desember 1997, 13 Maret 1998; Weekend Australian , 10-11 Agustus 1998; Sydney Morning Herald , 17 Agustus 1996, 11 Desember 1997, 6 April 1998; The Suburban , Darwin, 11 Juni 1998; Port Phillip/Caulfield Leader , 22 Juni 1998; sumber-sumber lain).

Kekayaan di Singapura

  • Perusahaan tanker migas milik Bambang Trihatmodjo dkk, Osprey Maritime, yang total memiliki 30 tanker, dengan nilai total di atas US$ 1,5 milyar (US$ 1 = Rp 10.000). Sejak Juni 1996, dua tanker Osprey, yakni Osprey Alyra dan Osprey Altair, dikontrak oleh Saudi Basic Industrial Corporation untuk mengangkut minyak dan produk-produk petrokimia dari Arab Saudi ke mancanegara. Dengan akuisisi perusahaan tanker Norwegia yang terdaftar di Monaco, Gotaas-Larsen, oleh Osprey Maritime yang disepakati bulan Mei 1997, perusahaan milik Bambang Trihatmodjo ini menjadi salah satu maskapai pengangkut migas terbesar di Asia. (sumber-sumber: Economic & Business Review Indonesia , 5 Juni 1996; Asiaweek , 23 Mei 1997: 65; LNG Current News , 13 Februari 1998).

  • Perusahaan tanker migas milik Tommy & Sigit, Humpuss Sea Transport Pte. Ltd., adalah anak perusahaan PT Humpuss INtermoda Transport (HIT), yang pada gilirannya adalah bagian dari Humpuss Group. Tapi dengan berbasis di Singapura, perusahaan itu — yang berpatungan dengan maskapai Jepang, Mitsui O.S.K. Lines — dapat mengoperasikan ke-13 tanker migas dan LNGnya, lepas dari intervensi Pertamina pasca-Reformasi. Ini setelah berhasil menciptakan reputasi bagi dirinya sendiri berkat kontrak jangka panjangnya dengan Taiwan. Perusahaan Singapura ini pada gilirannya punya anak perusahaan yang berbasis di Panama, First Topaz Inc.

(sumber-sumber: Swa , Mei 1991: 45-46; Prospek , 18 Januari 1992: 40-43;Info Bisnis , November 1994: 12; Jakarta Post , 20 November 1997).

Kekayaan di Malaysia, Filipina, Burma, dan Cina

Di ke-4 negara Asia ini, Siti Hardiyanti Rukmana masih menguasai jalan-jalan tol sebagai berikut :

  • 166,34 Km jalan toll antara Wuchuan – Suixi – Xuwen di Cina;

  • 83 Km Metro Manila Skyway & Expressway di Luzon, Filipina; * 22 Km jalan toll antara Ayer Hitam dan Yong Peng Timur, yang merupakan bagian dari jalan tol Proyek Lebuhraya Utara Selatan sepanjang 512 Km yang menghubungkan Singapura, Johor, sampai ke perbatasan Muangthai di Malaysia;

  • ?? Km jalan toll patungan dengan Union of Myanmar Holding Co. di Burma.

(sumber-sumber: Info Bisnis , Juni 1994: 11-12; Swa , 5-18 Juni 1997: 47; AP , 21 Februari 1997; Economic & Business Review Indonesia , 5 Maret 1997: 44).

Referensi:

Aditjondro, G.J. (1995). Bali, Jakarta’s colony: social and ecological impacts of Jakarta-based conglomerates in Bali’s tourism industry. Working Paper No. 58. Perth: Asia Research Centre, Murdoch University.

—————- (1996a). “Man with the right mates,” The West Australian , 3 Januari. —————- (1996b). “Big carrots used in Indonesia’s diplomatic policy on East Timor,” The Nation, Bangkok, Monday, 14 Oktober.

—————- (1997). “Suharto and his family: the looting of East Timor,” Green Left Weekly , 3 September.

—————– (1998). “Suharto & sons: crony capitalism, Suharto style,” Washington Post , 25 Januari.

Akhmadi, Heri. Breaking the chains of oppression of the Indonesian people: defense statement at his trial on charges of insulting the head of state. Translation Series (Publication No. 59). Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.

Borsuk, Richard dan Jay Solomon (1997). “Bakrie to sell Freeport stake to Hasan’s Nusamba Mineral,” The Wall Street Journal Interactive Edition – Asia , 31 Januari.

Bourchier, David (1984). Dynamics of dissent in Indonesia: Sawito and the phantom coup. Interim Reports Series. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

Gitosardjono, Sukamdani (1974). Riwayat hidup (singkat). Jakarta, 28 Mei. IEFR (1997). Indonesian Capital Market Directory 1997. Jakarta: Institute for Economic and Financial Research (IEFR). INDEF (1997). Tinjauan INDEF atas tata niaga cengkeh. Jakarta: INDEF.

Loveard, Keith (1996). “Suharto’s son rises,” Asiaweek , April 12, pp. 34-40.

Pangaribuan, Robinson (1995). The Indonesian State Secretariat, 1945-1993. Perth: Asia Research Centre on Social, Political and Economic Change, Murdoch University.

Pura, Raphael (1986). “Suharto family tied to Indonesian oil trade,” The Asian Wall Street Journal , 26 November 1986.

——- dan Steven Jones (1986a). “Suharto-linked monopolies hobble economy,” The Asian Wall Street Journal , 24 November .

———————————(1986b). “Suharto’s kin linked with plastics monopoly,” The Asia Wall Street Journal , 25 November.

Robison, Richard (1990). Indonesia: the rise of capital. Sydney: Allen & Unwin.

Rustam, Amin and Rudy Ardial (1996/1997). Indonesia Financial Directory 1996-1997. First Edition. Jakarta: PT Admindo Multijaya Promo.

Santos, Hernani dan Joao Naia (1997). “O homem de Jakarta em Portugal” (Orang Jakarta di Portugal), O Diabo, 18 Maret.

Schwarz, Adam (1991). “A helping hand: Indonesian central bank in bail-out dilemma,” Far Eastern Economic Review , 16 Mei, hal. 72-73.

———— dan Jonathan Friedland (1991). “Indonesia: Empire of the Son,” Far Eastern Economic Review , 14 Maret 1991, hal. 46-53.

Shin, Yoon Hwan (1989). Demystifying the capitalist

state: Political patronage, bureaucratic interests, and capitalists- in-formation in Soeharto’s Indonesia. Thesis Ph.D. pad Universitas Yale, AS.

Skephi and IFAW (1996). Asian Forestry Incursions – Indonesian logging in Surinam: Report on N.V. MUSA Indo-Surinam. Jakarta, Amsterdam, Yarmouth Port:

Skephi and IFAW. Toohey, Brian (1990). “Warren’s Indonesian mates,” The Eye , December Quarter, hal. 6-9.

Vatikiotis, Michael (1990). “Charity begins at home: Indonesian social foundations play major economic role,” Far Eastern Economic Review , 4 Okt. 1990, hal. 62-64.

Vriens, Hans (1995). “The grandson also rises,” Asia, Inc ., Maret, hal. 46-51.

Wibisono, Thomas (1995). “Timsco Group: bisnis Suyatim Abdulrachman Habibie,” Informasi , Monthly Newsletter, No. 1, Januari. Jakarta: PDBI.***

Sumber: https://seword.com/umum/part-2-asal-muasal-kekayaan-clan-cendana-2qeXgaeqWs

(Part 3) Asal Muasal Kekayaan Clan Cendana

Niha Alif . a day ago . 9 min read .  4.7k

(Part 3) Asal Muasal Kekayaan Clan Cendana

Perhitungan kekayaan keluarga Suharto dari yayasan-yayasan yang didirikan dan dipimpin Suharto dan keluarganya, dari saham yayasan-yayasan itu dalam berbagai konglomerat di Indonesia dan di luar negeri sangat rumit

Kesulitan melacak kekayaan semua yayasan itu diperparah oleh tumpang-tindihnya kekayaan keluarga Suharto dengan kekayaan sejumlah keluarga bisnis yang lain, misalnya tiga keluarga Liem Sioe Liong, keluarga Eka Tjipta Widjaya, dan keluarga Bob Hasan. Tapi jangan difikir bahwa keluarga Suharto hanya senang menggunakan pengusaha-pengusaha keturunan Cina sebagai operator bisnisnya. Sebab bisnis keluarga Suharto juga sangat tumpang tindih dengan bisnis dua keluarga keturunan Arab, yakni Bakrie dan Habibie.

Keluarga Bakrie segudang kongsinya dengan keluarga Suharto, a.l. :

• Dengan Bambang dan Sudwikatmono dalam bisnis minyak mentah Pertamina lewat Hong Kong (Pura, 1986; Toohey, 1990: 8-9; Warta Ekonomi , 30 Sept. 1996: 39-40),

• Dengan Bambang dalam perkebunan karet di Sumatra (IEFR, 1997: 4),

• Dengan Sudwikatmono dalam Bank Nusantara International (Toohey, 1990: 8)

• Dengan Nusamba di PT Freeport Indonesia (Borsuk and Solomon, 1997), dan

• Dengan Tommy dalam bisnis eceran Goro dan Gelael (Warta Ekonomi, 4 April 1994: 29-30, 5 Juni 1995: 64-65;Gatra , 8 Juli 1995; D & R, 10 Mrei 1997: 92; Tiras , 2 Juni 1997: 31-33).

Akhirnya, kekayaan keluarga Suharto bertumpang-tindih pula dengan kekayaan keluarga Habibie, yang berkongsi dengan Tommy dan Bambang dalam berbagai bisnis mereka di Pulau Batam, termasuk ekspor ke Singapura, dan dengan Tutut dalam bisnis telekomunikasi dan pemetaan udara (Wibisono, 1995).

Betapapun susahnya, marilah kita coba melacak kekayaan yayasan-yayasan Suharto. Untuk mempermudah usaha ini, saya bagi yayasan-yayasan itu dalam enam kelompok.

  1. Pertama, yayasan-yayasan yang diketuai Suharto sendiri.

  2. Kedua, yayasan-yayasan yang diketuai Nyonya Tien Suharto di masa hidupnya.

  3. Ketiga, yayasan-yayasan yang diketuai Suharto secara tidak langsung lewat Habibie dan Bob Hasan.

  4. Keempat, yayasan-yayasan yang diketuai para anak dan menantu Suharto.

  5. Kelima, yayasan-yaysan yang diketuai atau dikelola para besan Suharto beserta anak serta sanak-saudara mereka.

  6. Dan keenam, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola sanak-saudara Suharto dan Nyonya Tien Suharto dari kampung halaman mereka di Yogyakarta dan Surakarta.

Kelompok Pertama:

Dalam kelompok pertama dapat dihimpun nama dua belas yayasan, yakni:

(1) Yayasan Supersemar;

(2) Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais);

(3) Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab);

(4) Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila;

(5) Yayasan Serangan Umum 1 Maret;

(6) Yayasan Bantuan Beasiswa Jatim Piatu Tri Komando Rakyat, disingkat Yayasan Trikora;

(7) Yayasan Dwikora;

(8) Yayasan Seroja;

(9) Yayasan Nusantara Indah;

(10) Yayasan Dharma Kusuma;

(11) Yayasan Purna Bhakti Pertiwi; dan

(12) Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Vatikiotis, 1990: 63; Pangaribuan, 1995: 60-61, 70; Sinar Harapan , 16 Juni 1985;Warta Ekonomi , 29 Okt. 1990: 26-29;Gatra, 27 Jan. 1996).

Kelompok Kedua:

(13) Yayasan Harapan Kita;

(14) Yayasan Kartika Chandra;

(15) Yayasan Kartika Djaja; dan

16) Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (Gitosardjono, 1974; Robison, 1990: 343-345;Warta Ekonomi , 29 Okt. 1990: 27; Forum Keadilan , 23 Juni 1994: 36).

Kelompok Ketiga:

Dalam kelompok ketiga termasuk yayasan-yayasan yang kini dikuasai secara tidak langsung oleh Suharto lewat Bob Hasan sebagai presiden komisaris PT Astra International, Inc., yakni:

(17) Toyota Astra Foundation,

(18) Yayasan Astra Dharma Bhakti,

(19) Yayasan Dana Bantuan Astra, dan

(20) Yayasan Dharma Satya Nusantara (Shin, 1989: 346). Sedangkan lewat B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI, Suharto menguasai:

(21) Yayasan Abdi Bangsa, pemilik PT Abdi Bangsa yang menerbitkan harian Republika dan majalah Ummat , serta Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orangtua Bimbing Terpadu (ORBIT) yang diketuai oleh Nyonya Habibie (Forum Keadilan , 1 Januari 1996: 107).

Kelompok Keempat:

Dalam kelompok keempat termasuk

(22) Yayasan Tiara Indonesia,

(23) Yayasan Dharma Setia, dan

(24) sebuah yayasan pendidikan tinggi di Dili yang diketuai Tutut (InfoBisnis , Juni 1994: 13; Republika , 20 April 1995; Matebean, 12 Jan. 1998);

(25) Yayasan Bhakti Nusantara Indah, alias Yayasan Tiara Putra, yang dipimpin Tutut bersama iparnya, Halimah Bambang Trihatmojo (Indonesian Business Weekly , 25 Nov. 1994);

(26) Yayasan Bimantara yang diketuai Bambang Trihatmojo sendiri;

(27) Yayasan Bhakti Putra Bangsa;

(28) Yayasan IMI (Ikatan Motoris Indonesia) Lampung;

(29) Yayasan Badan Intelejen ABRI (BIA), yang dikuasai oleh Mayor Jenderal Prabowo Subianto bersama tangan kanannya, Mayor Jenderal Jacky Anwar Makarim, yang ikut mengelola sistem perparkiran di Jakarta (Gatra, 4 Februari 1995);

(30) Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur;

(31) Yayasan Hati, yang dibentuk sejumlah “partisan” (orang-orang Timor Leste dan Timor Barat) yang membantu Kopassus merebut Timor Leste di tahun 1975-1976;

(32) yayasan pemilik obyek wisata Taman Buah Mekarsari (TMB) seluas 260 hektar di sepanjang koridor Cibubur-Cianjur, yang dikelola oleh Siti Hutami Endang Adiningsih, alias Mamiek Suharto (Swa, 13-27 Maret 1997: 99); dan

33) Yayasan Bunga Nusantara, yang didukung oleh Nyonya Christine Arifin, isteri bekas Kabulog Bustanil Arifin yang masih kerabat Nyonya Tien Suharto, pengelola Taman Bunga Nusantara (TBN) seluas 35 hektar di Kabupaten Cianjur (Tiras , 23 Nov. 1995: 15-16), yang kini juga dikelola oleh Mamiek Suharto. Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur, resminya dibentuk oleh Gubernur “boneka” Timor Timur, Jose Abilio Osorio-Soares, sekitar bulan September 1994.

Namun yayasan itu telah dimanfaatkan untuk promosi bisnis keluarga Suharto di Timor Timur. Hanya dalam tempo 10 menit, Nyonya Siti Hediati Prabowo, alias Titiek Prabowo, berhasil mengumpulkan sumbangan Rp 210 juta bagi yayasan itu.

Kesempatannya adalah Lokakarya dan Temu Usaha se-Nusa Tenggara dan Tim-Tim, pertengahan September 1994, di Dili. Sumbangan para pengusaha itu menanggapi himbauan Titiek dalam jamuan makan malam di rumah gubernur, konon untuk menghargai perjuangan para keluarga veteran pejuang “integrasi”.

Penyumbangnya: Titiek Prabowo sendiri (Rp 50 juta); wakil perusahaan kayu & ikan Jayanti Group, di mana paman Titiek, Sudwikatmono menjadi presiden komisaris (Rp 50 juta); serta wakil-wakil Sucofindo, Texmaco, Modern Group, dan lima perusahaan lain (Jawa Pos , 14 Sept, 1994). Ternyata, dari semua penyumbang di malam dana itu hanya Titiek dengan kelompok Maharaninya dan Marimutu Sinivasan dengan kelompok Texmaconya yang sudah menanam modal di bumi Loro Sae.

Keduanya berkongsi dengan Yayasan Hati membangun pabrik tenunan Timor, PT Dilitex, bernilai US$ 575 juta. Yayasan Hati, walaupun secara resmi dipimpin Gil Alves, menantu sang gubernur boneka, sesungguhnya merupakan alat bisnis Titiek Prabowo juga.

Selain di pabrik tekstil PT Dilitex, puteri kedua Presiden Suharto itu juga partner pabrik garam Yayasan Hati di Manatuto.

Kedua pabrik baru itu diresmikan Titiek di Dili, bulan Mei tahun lalu (Economic & Business Review Indonesia [EBRI ], 5 Febr. 1997: 34; Aditjondro, 1997a).

Yayasan-yayasan yang diketuai Tutut, Bambang, dan istrinya, walaupun resminya melakukan kegiatan sosial, sebenarnya juga merupakan alat bisnis bagi keluarga Suharto, sambil sekaligus menunjang politik luar negerinya.

Yayasan Tiara misalnya, telah digunakan oleh Tutut untuk mencoba menggemboskan gerakan perlawanan siswa-siswa Timor Leste dengan cara merekrut mereka menjadi buruh di pabrik-pabrik, yang dekat atau ikut dimiliki oleh keluarga Suharto, seperti pabrik semen Indocement di Cibinong, pabrik tekstil Kanindotex di Bawen (yang kini telah diambil-alih Bambang Trihatmojo), pabrik tekstil Sritex di Sukoharjo, dan kilang kayu Barito Pacific di Kalimantan (Aditjondro, 1994: 48).

Makanya tidak mengherankan bahwa PT Sritex, yang anak perusahaannya juga melibatkan adik Ketua Golkar, Harmoko, berhasil menembus embargo Portugal terhadap barang-barang Indonesia dengan mengekspor 15 ton benang kapas ke pabrik tekstil milik Manuel Macedo, teman bisnis Tutut di Portugal, yang juga menjadi lobbyist utama bagi pemerintah Indonesia di Portugal dan bekas jajahannya di Afrika (Santos dan Naia, 1997).

Akan ada kelanjutan kelompok keempat yang mengulas harta kekayaan keluarga Soeharto.

Referensi:

Aditjondro, G.J. (1995). Bali, Jakarta’s colony: social and ecological impacts of Jakarta-based conglomerates in Bali’s tourism industry. Working Paper No. 58. Perth: Asia Research Centre, Murdoch University.

—————- (1996a). “Man with the right mates,” The West Australian , 3 Januari. —————- (1996b). “Big carrots used in Indonesia’s diplomatic policy on East Timor,” The Nation, Bangkok, Monday, 14 Oktober.

—————- (1997). “Suharto and his family: the looting of East Timor,” Green Left Weekly , 3 September.

—————– (1998). “Suharto & sons: crony capitalism, Suharto style,” Washington Post , 25 Januari.

Akhmadi, Heri. Breaking the chains of oppression of the Indonesian people: defense statement at his trial on charges of insulting the head of state. Translation Series (Publication No. 59). Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.

Borsuk, Richard dan Jay Solomon (1997). “Bakrie to sell Freeport stake to Hasan’s Nusamba Mineral,” The Wall Street Journal Interactive Edition – Asia , 31 Januari.

Bourchier, David (1984). Dynamics of dissent in Indonesia: Sawito and the phantom coup. Interim Reports Series. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

Gitosardjono, Sukamdani (1974). Riwayat hidup (singkat). Jakarta, 28 Mei. IEFR (1997). Indonesian Capital Market Directory 1997. Jakarta: Institute for Economic and Financial Research (IEFR). INDEF (1997). Tinjauan INDEF atas tata niaga cengkeh. Jakarta: INDEF.

Aditjondro, G.J. (1995). Bali, Jakarta’s colony: social and ecological impacts of Jakarta-based conglomerates in Bali’s tourism industry. Working Paper No. 58. Perth: Asia Research Centre, Murdoch University.

—————- (1996a). “Man with the right mates,” The West Australian , 3 Januari. —————- (1996b). “Big carrots used in Indonesia’s diplomatic policy on East Timor,” The Nation, Bangkok, Monday, 14 Oktober.

—————- (1997). “Suharto and his family: the looting of East Timor,” Green Left Weekly , 3 September.

—————– (1998). “Suharto & sons: crony capitalism, Suharto style,” Washington Post , 25 Januari.

Akhmadi, Heri. Breaking the chains of oppression of the Indonesian people: defense statement at his trial on charges of insulting the head of state. Translation Series (Publication No. 59). Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.

Borsuk, Richard dan Jay Solomon (1997). “Bakrie to sell Freeport stake to Hasan’s Nusamba Mineral,” The Wall Street Journal Interactive Edition – Asia , 31 Januari.

Bourchier, David (1984). Dynamics of dissent in Indonesia: Sawito and the phantom coup. Interim Reports Series. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

Gitosardjono, Sukamdani (1974). Riwayat hidup (singkat). Jakarta, 28 Mei. IEFR (1997). Indonesian Capital Market Directory 1997. Jakarta: Institute for Economic and Financial Research (IEFR). INDEF (1997). Tinjauan INDEF atas tata niaga cengkeh. Jakarta: INDEF.

Sumber: https://seword.com/umum/part-3-asal-muasal-kekayaan-clan-cendana-RRwgYLcl5o

(Part 4) Asal Muasal Kekayaan Clan Cendana

Niha Alif . 11 hours ago . 6 min read .  1.9k

(Part 4) Asal Muasal Kekayaan Clan Cendana

Pada artikel saya sebelumnya membahas perhitungan kekayaan clan cendana dengan metode “enam kelompok”. Artikel di bawah merupakan kelanjutan artikel terdahulu, bisa dilihat di sini: https://seword.com/umum/part-3-asal-muasal-kekayaan-clan-cendana-RRwgYLcl5o

Keempat, yayasan-yayasan yang diketuai para anak dan menantu Suharto. Dalam artikel sebelumnya saya bahas tentang yayasan tirta yang dikelola oleh Tutut. Berikut kelanjutannya:

Pembongkaran produk Sritex di pelabuhan Leixoes, menggegerkan pers Portugal serta para aktivis Timor Leste di sana.

Tapi karena ekspor Sritex itu resminya transaksi bisnis biasa, pemerintah Portugal tidak dapat melarang.

Berkat “pijakannya” di Portugal itu, awal tahun lalu Sritex berhasil memenangkan order 1/2 juta seragam tentara Jerman, senilai US$ 10,4 juta, atau Rp 25 milyar waktu itu (Aditjondro, 1994: 49; Far Eastern Economic Review, 13 Maret 1997: 63).

Kegiatan Yayasan Bimantara resminya juga bersifat nirlaba, tapi ujung-ujungnya juga berbau bisnis merangkap politik. Berkat promosi kain Timor dalam busana modern rancangan Prajudi Admodirdjo yang disponsori Yayasan Bimantara (Kompas , 11 Sept. & 4 Des. 1994), produk PT Dilitex mendapatkan popularitas secara nasional, bahkan internasional.

Selain Yayasan Tiara, Tutut berniat mendirikan sebuah yayasan untuk mengelola sebuah perguruan tinggi di Timor Timor. Untuk itu ia telah memilih Kepala Desa “boneka” Komoro, Vitorino, seorang mauhu (informan), sebagai ketua yayasannya.

Menurut kantor berita alternatif, Matebean , 12 Januari lalu, faktor bisnis melatarbelakangi maksud pembangunan perguruan tinggi itu, yaitu mendidik tenaga ahli untuk mmendukung perluasan bisnis keluarga Suharto di Timor Leste. Dugaan Matebean cukup berdasar.

Suharto Time – Jul 98Setelah jatuhnya Jenderal Benny Murdani dari puncak kekuasaannya di ABRI dan munculnya Mayor Jenderal Prabowo Subianto sebagai penjaga keamanan keluarga Suharto, bisnis anak-anak Suharto mulai berkembang pesat di koloni Indonesia ini.

Tutut sendiri berhasil menyingkirkan Robby Sumampouw, cukong peliharaan Benny Murdani, menjadi “raja kopi” di Timor Leste, dengan pasaran ekspor di Amerika dan Australia.

Dia juga telah mendapat konsesi batu pualam di Manatuto, yang tadinya juga dikuasai oleh Robby Sumampouw. Kerabat Tutut yang lain sudah mulai merambah Timor Leste.

Pamannya, Probosutejo, telah menyatakan minatnya membuka perkebunan kopi. Sedangkan sang adik, Tommy, yang paling tidak suka melihat suatu kesempatan emas berlalu, berhasil membujuk ayahnya untuk memperoleh konsesi perkebunan tebu seluas 30 ribu hektar di pantai selatan koloni itu.

Perkebunan yang sebagian besar akan menggunakan buruh tani dari Jawa direncanakan akan menghidupi pabrik gula PT Putra Unggul Sejati di Manufahi, senilai Rp 500 milyar.

Belakangan ada perubahan: perkebunan dan pabrik gula Tommy dipindahkan ke Lospalos, 320 km sebelah timur Dili, sedangkan suami Tutut, Indra Rukmana, lewat PT Tridant, mendapatkan konsesi perkebunan tebu dan pabrik gula di Manufahi (Aditjondro, 1996a, 1997; Jawa Pos , 12 Nov. 1997;Matebean , 12 Jan. 1998).

Suharto Time – May 99Dari rencana-rencana investasi keluarga besar Suharto itu, keinginan Tutut untuk mendirikan satu perguruan tinggi di sana cukup masuk akal. Namun di balik keinginan mendapatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi, rencana itu juga berbau politis: perguruan tinggi swasta yang sudah ada, Untim, sudah berkembang menjadi basis perlawanan pemuda-pemudi Maubere terhadap pendudukan Indonesia, menyusul adik-adik mereka di SLTA.

Berarti, setelah gagal menggemboskan perlawanan para siswa SLTA, Tutut kini berusaha merambah ke benak para lulusan SLTA.

Yayasan Bhakti Putra Bangsa dan Yayasan IMI Lampung lebih berhubungan dengan hobi-hobi Tommy yang menghasilkan uang yaitu golf dan balap mobil. Yayasan Bhakti Putra Bangsa yang diketuai Tommy menyelenggarakan pertandingan golf di Palm Hill Country Club Sentul, dekat Bogor, Jawa Barat, bulan Maret 1995 (iklan Bisnis Maritim, 30 Jan.-5 Febr. 1995).

Dan kita sudah sama-sama tahu, bahwa golf di Indonesia lebih merupakan sarana negosiasi bisnis ketimbang olahraga yang serius. Yayasan IMI Lampung, walaupun tidak diketuai Tommy secara langsung, merupakan instrumen untuk memperluas hobi merangkap bisnis balap mobilnya dari Sentul ke Lampung. Tarif ganti rugi tanah rakyat seluas 157 hektar di Lampung ditentukan langsung oleh Tommy selaku investor merangkap pengurus pusat IMI (Bola, Minggu I Desember 1992: 4;Kompas, 15 & 27 Juli 1996).

Kelompok Kelima:

Dalam kelompok kelima tercatat:

(34) Yayasan Tri Guna Bhakti,

(35) Yayasan Pembangunan Jawa Barat,

(36) Yayasan 17 Agustus 1945, dan

(37) Yayasan Pendidikan Triguna yang ke-empatnya berafiliasi ke mendiang Eddi Kowara Adiwinata, ayah mertua Tutut (iklan dukacita Suara Merdeka, 23 Januari 1995 dan Jawa Pos , 7 Maret 1996); serta

(38) Yayasan Balai Indah yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, yang dibentuk untuk menggalakkan ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara-negara bekas Uni Soviet. Seperti halnya Yayasan Tiara, kegiatan Yayasan Balai Indah juga memadu agenda politis dengan agenda ekonomis: sambil berdagang di Asia Barat dan Eropa, berusaha menetralisasi para pendukung Timor Leste di arena internasional.

Yayasan Balai Indah yang sehari-hari dikelola isteri Dubes RI di Moskow, Erna Witoelar, ikut melicinkan jalan barter teh Indonesia dengan kapas Uzbekistan. Kapas itu selanjutnya dijual ke Portugal, di mana pembelinya membayar tunai sebesar US$ 17 juta (Gatra , 25 April, 6 Mei 1995).

Perdagangan barter Hashim dengan Uzbekistan dilakukan bersama-sama kelompok Texmaco, kelompok Bakrie, dan perusahaan keluarga Ibnu Sutowo, PT Nugra Santana. Walhasil, kelompok Texmaco kemudian maju ke depan, menggandeng raksasa kimia Jerman, Hoechst, untuk membangun lima pabrik serat polyester (bahan baku tekstil sintetis) di Eropa.

Salah satu pabrik itu adalah anak perusahaan Hoechst di Portugal (EBRI, 12 Agustus 1995: 23; Jakarta Post , 14 Juli 1997). Karuan saja pers dan polisi Portugal geger sekali lagi, karena Texmaco, yang muncul dengan nama Multikarsa Investment, merupakan perusahaan kedua yang tampaknya akan berhasil menembus embargo perdagangan Indonesia – Portugal.

Selain karena alasan politis, Partai Hijau Portugal (Partido Ecologista Os Verdes ) dan asosiasi pedagang kecil dan menengah secara keras menentang rencana pembangunan pabrik kongsi Multikarsa-Hoechst di Portugal itu. Kedua perusahaan Indonesia yang berada di ujung tombak usaha mendobrak embargo barang-barang Indonesia di Portugal, punya hubungan erat dengan keluarga Suharto.

Sritex, yang melibatkan seorang adik Harmoko dalam beberapa anak perusahaannya, menurut kalangan perbankan di Solo juga dekat dengan Nyonya Tien Suharto (alm.).

Sedangkan Texmaco, sebelum bisnis bersama Titiek Prabowo di Timor Leste dan bersama ipar Titiek, Hashim Djojohadikusumo di Uzbekistan, Texmaco jugalah yang menolong Titiek membeli banknya, Bank Putera Sukapura, ketika sedang anjlog. Anjloknya bisnis bekas bank milik Titiek itu a.l. karena kegagalan usaha investasinya di bidang real estate di Afrika Selatan bersama satu yayasan milik ANC (Aditjondro, 1996b).

Kelompok Keenam:

Akhirnya, dalam kelompok keenam termasuk:

(39) Yayasan Mangadeg, yang dikelola sanak saudara dan orang dekat Nyonya Tien Suharto yang berasal dari Solo; dan

(40) Yayasan Kemusuk Somenggalan yang dikelola sanak-saudara Suharto di Dukuh Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yayasan Mangadeg resminya didirikan tanggal 28 Oktober 1969 untuk membangun dan mengelola Astana Giribangun, kuburan orang-orang yang mau dianggap keturunan keraton Mangkunegaran, walaupun sesungguhnya tidak berdarah bangsawan. Dengan kata lain, dengan dikuburkan di situ, keluarganya seolah-olah dapat “membeli” darah bangsawan itu. Itulah mausoleum di mana Nyonya Tien Suharto, seorang adiknya, dan kedua orangtuanya dikuburkan.

Niha Alif

Niha Alif

I’m wonder woman

Sumber: https://seword.com/umum/part-4-asal-muasal-kekayaan-clan-cendana-NuZ3Qm9tvR

Kesimpulan

Berdasarkan data-data di artikel ini, maka drama pilpres 2019 terjadi karena keluarga Cendana (anak-anak Soeharto) tidak mau harta haram mereka disita oleh Jokowi.

Jadi seluruh koruptor bersatu untuk mengkudeta Jokowi.

Mereka memperalat Gerindra, PKS, HTI, FPI, PAN, jendral-jendral purnawirawan, ustad-ustad bayaran, ustad-ustad pemuja khilafah, alumni 212, preman, teroris dan siapapun yang bisa dibayar dan/atau dipengaruhi untuk mengacaukan Indonesia agar Jokowi jatuh dan tidak bisa menjadi presiden lagi.

 

Mantul! Jokowi Buru 11.000 Trilyun Harta H4r@m Di Swiss

Kenapa Jokowi Berbahaya dan Harus Disingkirkan?

Harta Keluarga Soeharto, Rekening Swiss Dan Aksi Ganti Presiden 2019

Mantap! Sri Mulyani ‘Tekuk’ Tommy! Selamatkan 1,2 Triliun Uang Negara

GAWAT!! MISI RAHASIA Jokowi Bocor! Nasib Indonesia 2019-2024

PSI Sebut Prabowo-Sandi Pecundang Pemilu Terburuk, Ini Penjelasannya

Sebagaimana telah diketahui bersama, paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi kembali mempermasalahkan pelanggaran secara Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) dalam Pilpres 2019 dan juga kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)

Ketua Kuasa Hukum Jokowi-Amin, yaitu Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa permohonan kasasi tersebut telah diregistrasi sebagai Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 03 Juli 2019 (seminggu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandi tentang kecurangan dan pelanggaran Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) dalam Pilpres 2019) dan Prabowo-Sandi diketahui memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara tersebut

Menurut Yusril Ihza Mahendra, perkara tersebut kini sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung (MA) yang tengah dalam proses menunggu tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI selaku termohon. Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan .

Perkara tersebut sebelumnya telah diajukan ke Bawaslu oleh Ketua BPN Prabowo Sandiaga, Djoko Santoso, tetapi lembaga pengawas pemilu itu menyatakan perkara pelanggaran Administrasi TSM yang diajukan oleh BPN Prabowo Sandi itu tidak dapat diterima atau N.O. atau niet ontvanklijk verklaard,” jelas Yusril Ihza Mahendra

Menanggapi pengajuan kasasi tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi langkah hukum BPN Prabowo– Sandi yang mengajukan kasasi terkait putusan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung (MA) tersebut. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSIDedek Uki Prayudi melihat bahwa ada ketidakkonsistenan antara ucapan dan perbuatan dalam kubu 02. Elite-elite politik kubu 02, dimana dalam banyak kesempatan, elit-elit politik kubu 02 menyatakan bahwa mereka akan menghormati dan menerima apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Tim BPN belum bisa menerima realitas politik di Pilpres 2019. Padahal semuanya sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan diputus secara objektif, berdasarkan fakta, dan keyakinan kuat para hakim MK,” ungkap Dedek Uki Prayudi dalam keterangan pers pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019

PSI Sebut Prabowo-Sandi Pecundang Pemilu Terburuk, Ini Penjelasannya
Sumber: https://psikabbandung.com

Lebih jauh, Dedek Uki Prayudi juga menyatakan bahwa hal-hal tersebut di atas menegaskan bahwa Prabowo–Sandi adalah pasangan capres dan cawapres terburuk dalam sejarah Indonesia

Saya ingatkan lagi, sebelum pemilu, survey disalahkan. Lalu setelah pemilu, QC juga disalahkan. Lalu Real Count KPU juga disalahkan. Gugatannya di MK juga sudah ditolak. Sekarang tetap ngeyel mengangkangi putusan MK. Setiap Pemilu ada yang menang ada yang kalah, tapi Prabowo-Sandi adalah pecundang terburuk sepanjang sejarah kita,” tegas Dedek Uki Prayudi

Dedek Uki Prayudi juga menegaskan bahwa ini merupakan pelajaran untuk Pilpres 2024 mendatang dan semoga yang maju kelak adalah negarawan-negarawan sejati

Negarawan sejati adalah mereka yang siap menang tapi juga siap menerima kekalahan dengan lapang dada. Energi bangsa ini sudah saatnya difokuskan kepada pembangunan,” tutup peraih master dari Stockholm University, Swedia tersebut

Sebagai info tambahan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa dalam gugatan tim BPN Prabowo-Sandisebelumnya, materi perkara tidak diperiksa sama sekali oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI, karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, dimana pemohon tidak menyertakan alat-alat bukti untuk mendukung permohonannya. Tim BPN Prabowo-Sandi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan N.O. (niet ontvanklijk verklaardBawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI tersebut

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya menguatkan keputusan Bawaslu dan juga kembali menyatakan perkara tersebut ‘tidak dapat diterima’ atau N.O. (niet ontvanklijk verklaard), namun Mahkamah Agung (MA) menambahkan alasan penolakan tersebut ialah karena pemohon perkara — yakni BPN yang ditandatangani oleh Jenderel TNI (Purn) Djoko Santoso — tidak mempunyai legal standing (alasan hukum) untuk mengajukan perkara. Menurut Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI, BPN Prabowo-Sandi bukanlah pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran administrasi Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) yang disangkakan tersebut

Pihak yang mempunyai legal standing atau yang berkepentingan menurut MA adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Seharusnya merekalah yang mengajukan perkara adalah Paslonpres, bukan BPN,” tutur Yusril Ihza Mahendra

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tersebut, Pengacara BPN Prabowo– Sandi kemudian mengganti pemohon perkara, dimana kali ini permohonan kasasi dilakukan langsung oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pihak yang mempunyai legal standing (alasan hukum)

Meskipun berkepentingan, capres-cawapres terpilih, yaitu Jokowi-Amin hingga saat ini tidak dimintai tanggapan oleh Mahkamah Agung (MA)

Oleh sebab itu, kami bersikap pasif, namun aktif memantau perkembangan perkara ini,” tutup Yusril Ihza Mahendra

Sumber: https://oneindonesiasatu.com/2019/07/10/psi-sebut-prabowo-sandi-pecundang-pemilu-terburuk-ini-penjelasannya/

Terima kasih karena sudah mengunjungi, membaca artikel, atau menonton video di sangat aneh.

Jika anda menganggap blog ini bagus maka mohon bantuannya untuk menyebarkan informasi dan hiburan dari blog ini kepada keluarga dan teman-teman anda.

Kami juga mengharapkan ide, saran, dan kritik anda terhadap sangat aneh, jangan ragu-ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. He…7x

Sekali lagi, terima kasih.

Admin sangat aneh.

Artikel penulis lainnya:

Hello World! Blog Sangat Aneh Sudah Beraksi

Aneh Tapi Nyata: Puluhan Kucing Lucu Ini Akan Membuat Anda Tersenyum, Tertawa, Atau Marah!!

Aneh Tapi Nyata: Puluhan Kucing Lucu Ini Akan Membuat Anda Tersenyum, Tertawa, Atau Marah!! Bagian kedua.

Aneh Tapi Nyata: Puluhan Kucing Lucu Ini Akan Membuat Anda Tersenyum, Tertawa, Atau Marah!! Bagian ketiga.

Sangat Aneh Tapi Nyata Dan Lucu: Isi Dari Artikel Ini Dijamin Bisa Bikin Kamu Ketawa Ngakak. Ha…7x

Sangat Aneh: Mengenal Indigo Child

Sangat Aneh Tapi Nyata: 37 Tanda Hari Kiamat Yang Harus Anda Tahu

Berita Aneh Hari Ini: Aneh Tapi Nyata Terdamparnya Ikan-Ikan Ini Sangat Aneh Dan Penuh Dengan Misteri

18 Kejadian Aneh Yang Ga Masuk Akal Karena Sangat Aneh Tapi Nyata

Berita Aneh Hari Ini: Puluhan Makanan Aneh Ini Bikin Nafsu Makan Lu Hilang

20 Alasan Orang Membuat Berita Hoax

Prabowo Kalah Benarkah Indonesia Akan Punah?

Kisah Hidup Jet Li

Sangat Aneh: Pilpres 2014 Dan 2019 Serupa Tapi Tak Sama

Panduan Lengkap Dari Kost Jakarta Buat Para Pencari Kost di Jakarta.

Sewa Rumah: Tip Dan Trik Terlengkap Dalam Mencari Kontrakan Rumah

Cara Daftar Member NASA

Alasan Milenial Memilih Speaker Aktif Dat

Penulis:

Richard Nata adalah seorang spesialis halaman pertama Google dan/atau Yahoo. Beberapa artikelnya juga menjadi nomor 1 di Google, Yahoo, dan Bing.

Hubungi Richard di Life on earth as in heaven.

Buku-buku dari Richard Nata yang terbit di Amazon:

1. Want More Traffic? 514 Tips to Skyrocket Your Website Traffic and Income Faster.
2. How to Create A Great Article for SEO in Three Hours.
3. The Best Way To Stop Watching Porn Today.
4. How to Skyrocket 7-8 Figure Income Annually from Blogging.
5. How to Start a Business With China.
6. Why Do Trump and Some Other US Presidents Endorse a New World Order?
7. Knowing Jesus Better – the Real Jesus According to Thousands of Verses and Who is Jesus to you?
8. How to Win a Soul to Jesus Christ.
9. Top Secret of Healthy Life Revealed.
10. Top Secret of Longevity Revealed.
11. Top Secret of Healthy Life and Longevity Revealed.
12. Make Your First $5,000 Faster: How to Find and Get Your Perfect Job.
13. How to Make Your First $5,000 Faster Even If English Is Your Second Language (ESL).
14.  From Love to Horror.
15. 50 Amazing Ways to Make Your First $5,000 Faster.
16. Power and Business Trillions of Dollars Make JFK Must Be Killed – 669 Data and Timeline Proving It.

 

 

1 thought on “Sangat Aneh: Kenapa Mereka Ingin Mengkudeta Jokowi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *